JAKARTA, Timursulawesi.id – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan pentingnya membangun ekosistem policy advisory nasional yang kuat dan kolaboratif untuk memastikan kebijakan prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Dudung saat menjadi Keynote Speaker pada Forum Strategis Nasional bertajuk “Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional” yang digelar di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Dalam sambutannya, Dudung menekankan bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak lagi sebatas menyusun kebijakan yang baik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak dalam memastikan setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif hingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Tantangan pembangunan saat ini bukan hanya merumuskan kebijakan yang baik, tetapi memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Dudung Abdurachman.
Ia menjelaskan, keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, kalangan akademisi, analis kebijakan, dunia usaha, hingga masyarakat. Sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi yang objektif, berbasis data, serta mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan.
Dudung juga menilai keberadaan ekosistem policy advisory yang terintegrasi akan memperkuat kualitas pengambilan keputusan pemerintah sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.
Melalui forum strategis tersebut, diharapkan lahir ekosistem policy advisory nasional yang semakin kolaboratif, adaptif, dan berbasis bukti, sehingga mampu mendukung percepatan implementasi kebijakan prioritas Presiden serta mendorong terwujudnya pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju.
