JAKARTA, Timursulawesi.id – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya kehadiran pemimpin yang memahami secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang efektif tidak cukup disusun dari balik meja, tetapi harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap kondisi riil di lapangan.
Pesan tersebut disampaikan Wapres saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2026 di Gedung Utama II, Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan itu diikuti peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur pemerintahan, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga peserta mancanegara yang tengah mengikuti program pendidikan kepemimpinan nasional Lemhannas RI.
Dalam pembekalannya, Gibran menekankan bahwa calon pemimpin masa depan harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Kepekaan tersebut dinilai menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu memberikan solusi nyata.
Menurut Wapres, perencanaan yang matang harus dibarengi dengan pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga relevan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.
Sebagai contoh, Gibran menyinggung persoalan distribusi pupuk yang sebelumnya terkendala oleh banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Kondisi tersebut, menurutnya, sempat menyulitkan para petani dalam memperoleh kebutuhan produksi sehingga diperlukan penyederhanaan aturan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Karena itu, Wapres mendorong seluruh peserta Lemhannas untuk lebih sering turun ke lapangan dan membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Melalui interaksi langsung, para calon pemimpin diharapkan mampu memperoleh gambaran yang utuh mengenai tantangan yang dihadapi daerah, sekaligus melahirkan kebijakan yang responsif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
