PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus dimatangkan. Setelah lokasi pembangunan dinyatakan siap, pemerintah daerah kini fokus menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai salah satu tahapan penting sebelum proyek tersebut direalisasikan.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Safaat Pampi, mengatakan penyusunan dokumen lingkungan tersebut saat ini memasuki tahap penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Prosesnya dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta kalangan akademisi Universitas Tadulako (Untad).
Hal itu disampaikan Safaat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2026). Ia menjelaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait di Palu untuk membahas perkembangan program Sekolah Rakyat, termasuk kesiapan lokasi dan berbagai kebutuhan pendukung pembangunan.
Menurut Safaat, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah dibersihkan. Sejumlah persiapan awal juga telah dilakukan guna mendukung kelanjutan tahapan pembangunan tersebut.
“Lokasi Sekolah Rakyat sudah siap dan telah dibersihkan. Kelengkapan yang dibutuhkan untuk pembangunan juga sudah dipersiapkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyusunan AMDAL menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan sebelum pembangunan dilaksanakan. Untuk itu, Dinas Sosial kini menyusun KAK sebagai landasan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut. Tahapannya direncanakan berlangsung dalam dua periode, yakni akhir 2026 dan awal 2027.
Sebagai bagian dari proses tersebut, pemerintah daerah juga berencana menggelar diskusi publik dalam beberapa minggu ke depan. Kegiatan ini akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan akademisi Untad guna mendukung penyusunan dokumen AMDAL.
“Kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan akademisi Untad dalam pengelolaan dokumen AMDAL. Insya Allah, dalam beberapa minggu ke depan akan dilakukan diskusi publik,” jelas Safaat.
Safaat mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian terbaru, kapasitas Sekolah Rakyat yang direncanakan di Parigi Moutong mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya diproyeksikan menampung lebih dari 1.000 orang, kini kapasitasnya direncanakan meningkat menjadi lebih dari 3.000 orang.
Perubahan kapasitas tersebut turut memengaruhi kebutuhan lahan. Area pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai 9,5 hektare yang akan dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gedung pendidikan hingga sarana olahraga.
Sekolah Rakyat tersebut dirancang menggunakan konsep boarding school atau sekolah berasrama. Melalui konsep ini, siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga tinggal di lingkungan sekolah dengan kebutuhan hidup yang ditanggung pemerintah.
“Sekolah Rakyat ini seperti boarding school. Siswa bersekolah dan tinggal di dalamnya, dengan seluruh kebutuhan mereka ditanggung oleh pemerintah,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kini melanjutkan berbagai tahapan persiapan, terutama penyusunan dokumen AMDAL dan pemenuhan persyaratan teknis lainnya.
Penyelesaian seluruh tahapan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi masyarakat.
