PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Komitmen memperkuat ketahanan pangan nasional terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui pengembangan sektor pertanian jagung yang kini semakin mendapat dukungan aktif dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Hal itu disampaikan Bupati Erwin Burase saat menghadiri kegiatan panen jagung serentak bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digelar secara virtual melalui zoom meeting di Desa Sidole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (16/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Erwin Burase mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya pengembangan komoditas jagung di Parigi Moutong.
“Alhamdulillah, ini menjadi kesyukuran bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Polri ikut terlibat aktif dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya jagung,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan, saat ini luas lahan jagung yang terpantau mencapai sekitar 300 hektare dan terus dimonitor secara berkala di lapangan. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong peningkatan produksi agar sektor pertanian jagung semakin berkembang.
Namun demikian, Erwin mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi, terutama terkait fasilitas penyimpanan dan pengeringan hasil panen.
“Yang sangat dibutuhkan itu mesin pengering. Karena masih ada kendala kualitas jagung kita yang ditolak Bulog akibat kandungan toksin,” katanya.
Menurutnya, pembangunan gudang penyimpanan dan mesin pengering sangat penting untuk menjaga kualitas jagung agar mampu bersaing dan menembus pasar yang lebih luas.
Pemerintah daerah juga menargetkan perluasan lahan jagung hingga mencapai 700 hektare. Erwin optimistis luas tanam jagung di Parigi Moutong akan terus bertambah dalam waktu dekat.
Selain sektor pertanian, Erwin turut menyinggung progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Parigi Moutong. Saat ini terdapat tiga lokasi pembangunan yang sedang berjalan, meski masih terkendala proses pembebasan lahan.
“Target awal kita 170 kuota, dan saat ini sudah ada 31 unit dalam proses pembangunan. Kendala terbesar memang lahan karena anggaran yang ada belum termasuk pembebasan lahan,” jelasnya.
Pemerintah daerah, lanjut dia, tengah mencari berbagai solusi, termasuk kemungkinan penggabungan beberapa desa dalam satu koperasi agar program dapat berjalan lebih efektif.
Erwin menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari langkah besar pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kita sangat optimis. Ini program luar biasa dari Bapak Presiden. Nantinya kita akan kolaborasikan dengan BUMDes supaya tidak tumpang tindih, tetapi saling mendukung,” pungkasnya.
