PALU, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong langkah konkret untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di wilayahnya. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, saat mengikuti rapat kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi (Wamendikti) di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (22/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penemuan kasus Tuberkulosis (TB) melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus TB di Sulawesi Tengah.
Program tersebut akan dilaksanakan di 508 titik yang tersebar pada 13 kabupaten/kota se-Sulteng, sebagai bagian dari gerakan nasional CKG khusus TB yang menjangkau 53.335 lokasi di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka estimasi kasus TB nasional yang mencapai sekitar 1,09 juta kasus, sementara hingga 2025 baru sekitar 80 persen yang berhasil terdeteksi.
“Setiap kegiatan menyasar 100 orang. Kami juga menyiapkan anggaran operasional Rp7,5 juta per kegiatan dan membuka ruang pelibatan swasta serta perguruan tinggi untuk edukasi,” ujar Wamenkes.
Menanggapi program tersebut, Sekda Parigi Moutong Zulfinasran menyampaikan kondisi dan tantangan yang dihadapi daerahnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Ia menjelaskan, Parigi Moutong memiliki wilayah geografis yang luas dengan bentangan garis pantai mencapai 510 kilometer. Daerah tersebut juga didukung tiga fasilitas rumah sakit, yakni RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu, serta RS Buluye Napoae Moutong, namun masih menghadapi persoalan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.
Menurut Zulfinasran, salah satu kendala utama adalah banyaknya tenaga kesehatan yang mengajukan perpindahan tugas ke kawasan perkotaan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan dua langkah strategis kepada Wamenkes dan Gubernur Sulawesi Tengah.
Pertama, dukungan pembangunan rumah dinas atau asrama bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil agar dapat meningkatkan minat nakes bertugas di wilayah sulit dijangkau.
Kedua, penerapan sistem rolling atau rotasi tugas tenaga kesehatan secara berkala setiap satu hingga dua tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga pemerataan pelayanan kesehatan tanpa harus mendorong pengajuan mutasi permanen.
Zulfinasran menegaskan, solusi tersebut sangat penting mengingat Parigi Moutong merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Tengah. Di sisi lain, capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di wilayah tersebut masih berada pada angka sekitar 40 persen.
Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid menyambut positif usulan dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Ia meminta seluruh kepala daerah di Sulteng segera melakukan inventarisasi terhadap berbagai persoalan kesehatan di wilayah masing-masing.
“Ibu Wakil Gubernur akan mendampingi langsung ke Jakarta untuk menghadap Pak Dirjen guna menjemput peluang program pembangunan puskesmas dan RSUD dari Presiden. Khusus penanganan TB, saya minta setiap kabupaten/kota membentuk Satgas TB untuk memperketat monitoring,” tegas Anwar Hafid.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah tersebut, upaya memperkuat layanan kesehatan serta percepatan penanganan TB di Sulawesi Tengah diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah.
