PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan pada 2027. Mulai dari menjaga kestabilan harga bahan pokok, membantu masyarakat di wilayah rawan pangan, mendampingi petani hingga panen, sampai memperketat pengawasan keamanan pangan, seluruhnya diarahkan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah merancang sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan melalui tiga bidang utama, yakni distribusi pangan, kerawanan pangan, dan konsumsi pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong, Sofiana, mengatakan program tersebut dirancang agar intervensi pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian pangan masyarakat dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
“Program yang kami siapkan ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari menjaga stabilitas harga pangan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, hingga meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian,” kata Sofiana saat ditemui di kantornya, Rabu (14/10/2026).
Pada bidang distribusi pangan, Dinas Ketahanan Pangan akan melanjutkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan inflasi dan mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan dan nasional, termasuk perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Melalui GPM, pemerintah daerah berupaya menjaga keterjangkauan harga pangan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah potensi kenaikan harga sejumlah komoditas.
Selain menjaga stabilitas harga, Dinas Ketahanan Pangan juga menyiapkan bantuan bibit pertanian berupa cabai, terong, dan jagung bagi masyarakat.
Bantuan tersebut diharapkan mendorong pemanfaatan lahan yang tersedia menjadi lebih produktif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada pasokan pangan dari pasar, tetapi juga dapat mengembangkan sumber pangan secara mandiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Perhatian terhadap masyarakat yang mengalami kerawanan pangan juga menjadi salah satu agenda prioritas pada 2027.
Dinas Ketahanan Pangan merencanakan intervensi di 14 titik sasaran, terutama komunitas masyarakat di wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan kebutuhan pangan bergizi.
Bantuan yang disiapkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, dengan jenis bahan pangan meliputi beras, telur, minyak goreng, gula, susu, dan abon.
Menurut Sofiana, intervensi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya membangun kesadaran masyarakat agar pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara bijak dan tidak terbuang percuma.
Salah satu langkah yang akan dilakukan ialah melalui program Stop Boros Pangan dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.
Program edukasi ini menyasar anak-anak sekolah untuk menanamkan kebiasaan tidak membuang makanan serta membangun pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab.
Sofiana berharap kesadaran tersebut tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi juga diterapkan di rumah sehingga para siswa dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi pemborosan pangan di tingkat keluarga.
Tidak hanya berfokus pada distribusi dan bantuan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong juga menyiapkan program pendampingan bagi kelompok tani jagung untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.
Pendampingan direncanakan menyasar kelompok tani yang memiliki lahan sekitar lima hektare. Pemerintah akan memberikan dukungan sejak penyediaan bibit hingga masa panen, termasuk bantuan pupuk dan pemantauan hasil produksi.
Sofiana menjelaskan, pendampingan menyeluruh diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui produktivitas lahan sekaligus menghitung potensi pendapatan yang diperoleh petani dalam satu kali masa tanam.
Dengan perkiraan masa tanam sekitar empat bulan, hasil pendampingan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengukur efektivitas bantuan dan menentukan langkah pengembangan berikutnya.
“Kami tidak hanya memberikan bibit, tetapi juga mendampingi sampai panen. Dengan begitu, kami bisa mengetahui berapa hasil produksi dan pendapatan petani dalam satu kali masa tanam,” jelasnya.
Ia mencontohkan pendampingan yang telah dilakukan di wilayah Lobu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kelompok tani.
Ke depan, apabila anggaran memungkinkan, dinas juga berencana memperkuat dukungan sarana pertanian melalui penyediaan alat seperti kultivator dan alat tanam.
Kehadiran peralatan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses budidaya, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian.
Selain meningkatkan produksi, pemerintah daerah juga memberi perhatian pada kualitas hasil pertanian, termasuk melalui rencana pembangunan atau penyediaan lantai jemur untuk meningkatkan mutu gabah sebelum diolah menjadi beras.
Menurut Sofiana, peningkatan kualitas hasil panen menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing produk pertanian Parigi Moutong.
Ketersediaan sarana pengeringan yang memadai diharapkan dapat membantu petani menjaga kualitas gabah sehingga beras yang dihasilkan mampu memenuhi standar pasar yang lebih tinggi.
Ia menilai, kualitas beras premium perlu terus diperkuat apabila produk pertanian daerah ingin memiliki peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk menembus pasar ekspor.
Dengan demikian, peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas dan penanganan hasil panen agar nilai ekonomi yang diterima petani dapat semakin optimal.
Pada bidang konsumsi pangan, Dinas Ketahanan Pangan akan memperkuat sosialisasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman atau dikenal dengan istilah B2SA.
Edukasi tersebut akan menyasar masyarakat dan anak-anak sekolah melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Parigi Moutong.
Pelaksanaannya direncanakan menjangkau wilayah kecamatan hingga desa dengan melibatkan kader PKK sebagai mitra dalam menyampaikan informasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi keluarga.
Sofiana berharap, peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan bergizi dapat mendukung upaya penurunan angka stunting sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki akses terhadap bahan pangan, tetapi juga memahami pentingnya memilih dan mengolah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Upaya memperkuat ketahanan pangan juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dalam program yang disebut Sofiana sebagai Jaksa Jaga Dapur MBG.
Menurutnya, kerja sama tersebut telah dibahas melalui pertemuan pada 2026 dan dijadwalkan kembali berlangsung pada November mendatang.
Kolaborasi ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dengan pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Dinas Pendidikan berperan dalam aspek pendidikan dan penerima manfaat program, Dinas Kesehatan menangani aspek pemenuhan gizi, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan berfokus pada pengawasan mutu, keamanan, dan higienitas bahan pangan yang digunakan.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi ketentuan keamanan pangan dan layak dikonsumsi.
Perhatian juga diberikan terhadap potensi kandungan residu pestisida pada bahan pangan yang digunakan, sehingga aspek keamanan tidak hanya dilihat dari kebersihan makanan, tetapi juga dari kualitas bahan bakunya.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan memperhatikan aspek gizi, kebersihan lingkungan, serta keamanan makanan bagi para penerima manfaat.
Penyaluran Bantuan Pangan Nasional Terkendala Pemutakhiran Data
Selain menjalankan program daerah, Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong turut mendukung penyaluran bantuan pangan nasional bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
Sofiana menjelaskan, penyaluran bantuan sepanjang 2026 dilakukan secara bertahap. Untuk periode yang disampaikannya, penyaluran kembali dijadwalkan pada Oktober, November, dan Desember.
Bantuan tersebut menyasar masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan ketentuan dan data penerima yang digunakan dalam program.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait akurasi dan pemutakhiran data masyarakat penerima manfaat.
Sofiana menyebutkan, sekitar 24 kepala keluarga di Kecamatan Palasa dan Kecamatan Ongka Malino dikembalikan dari daftar penerima karena berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka tidak lagi berada di lokasi.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Pemerintah daerah juga mengingatkan bahwa masyarakat yang merasa layak menerima bantuan, tetapi belum terdaftar, perlu menempuh mekanisme pengusulan melalui pemerintah desa.
Menurut Sofiana, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan data penduduk tetap akurat, termasuk melaporkan perubahan status warga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pembaruan tersebut diperlukan, antara lain, untuk memperbaiki data warga yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam sistem.
Setelah data kependudukan diperbarui, pemerintah desa dapat mengusulkan calon penerima pengganti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sofiana mengakui, sosialisasi mengenai prosedur pendataan dan pengusulan penerima bantuan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami tahapan yang harus ditempuh.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah desa, perangkat daerah, dan instansi terkait dapat semakin diperkuat sehingga persoalan ketidaktepatan data dapat diminimalkan.
Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bantuan pangan nasional diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Perkuat Ketahanan Pangan dari Hulu hingga Hilir
Berbagai program yang disiapkan untuk 2027 tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan di Parigi Moutong tidak hanya bertumpu pada bantuan bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperluas akses terhadap pangan bergizi, meningkatkan produktivitas petani, memperbaiki kualitas hasil panen, serta memperkuat edukasi konsumsi pangan yang sehat dan aman.
Melalui pendekatan yang mencakup distribusi, produksi, konsumsi, hingga pengawasan keamanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong berharap kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Pada saat yang sama, peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian diharapkan mampu membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi petani serta memperkuat kemandirian pangan di Kabupaten Parigi Moutong.
