Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Upaya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan memperkuat pertumbuhan ekonomi terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Hal itu ditunjukkan melalui keikutsertaan Pemkab Parimo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti langsung oleh Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimple, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan berlangsung dari Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.
Dalam pertemuan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga laju inflasi sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Tito, pengendalian inflasi harus menjadi perhatian bersama, terutama terhadap komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan harga di masyarakat. Beberapa bahan pokok seperti cabai, beras, dan komoditas pangan lainnya perlu terus dipantau agar potensi gejolak harga dapat segera ditangani.
Ia meminta pemerintah daerah memiliki basis data yang akurat mengenai perkembangan harga setiap komoditas di wilayah masing-masing, baik yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Data tersebut menjadi pijakan penting dalam menentukan kebijakan intervensi yang tepat sasaran.
“Yang perlu kita waspadai adalah komoditas yang mengalami kenaikan sehingga perlu segera dilakukan intervensi agar harga makanan dan minuman tetap terkendali,” ujar Tito.
Selain persoalan harga, Mendagri juga mengingatkan potensi gangguan produksi pangan akibat faktor cuaca, termasuk ancaman kemarau panjang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta instansi terkait perlu terus diperkuat guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan sejumlah langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pengendalian inflasi.
Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, guna mencermati perkembangan indikator ekonomi dan merumuskan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong menjalin komunikasi dengan Bank Indonesia di wilayah masing-masing untuk membahas kondisi perekonomian serta strategi percepatan pertumbuhan ekonomi.
Tomsi turut menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai kendala investasi, khususnya terkait proses perizinan yang masih mengalami hambatan. Pemerintah daerah diminta menyampaikan secara rinci sektor usaha, nilai investasi, serta perusahaan yang menghadapi kendala agar dapat dicarikan solusi melalui koordinasi bersama pemerintah pusat.
Dalam aspek pengendalian inflasi, Tomsi menekankan perlunya langkah cepat terhadap komoditas yang mengalami lonjakan harga, terutama beras. Menurutnya, keterlambatan intervensi dapat menyebabkan harga semakin meningkat dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk kembali stabil.
Selain beras, pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga sejumlah komoditas strategis lainnya seperti ayam ras, cabai, dan minyak goreng.
“Harapan kita dalam beberapa bulan ke depan, kenaikan dan penurunan harga yang tajam dapat ditekan melalui berbagai intervensi pemerintah,” kata Tomsi.
Menindaklanjuti hasil Rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui OPD terkait akan memperkuat pengawasan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengambil langkah cepat apabila ditemukan adanya kenaikan harga pada komoditas tertentu.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Parimo dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
