JAKARTA, Timursulawesi.id – Rentetan bencana gempa bumi dan banjir yang melanda Kabupaten Parigi Moutong sepanjang Juni 2026 mendorong DPRD Parigi Moutong bergerak cepat membangun koordinasi dengan pemerintah pusat. Melalui kunjungan kerja lintas komisi ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (23/6/2026), para legislator daerah memperjuangkan percepatan penanganan kedaruratan sekaligus penguatan sistem mitigasi bencana di wilayahnya.
Kunjungan strategis tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, S.Sos. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi maupun aktivitas tektonik yang kerap terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.
Delegasi DPRD Parigi Moutong dipimpin oleh Sutoyo, S.Sos., bersama Mohamad Irfain, SH., Imam Muslihun, S.Sos., Yushar, Arnol, SH., Rusno Tanriono, Hi. Wardi, SH., dan Hi. Sami. Mereka membawa berbagai aspirasi dan kebutuhan daerah yang dinilai mendesak pascabencana yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Langkah koordinasi ini dilakukan menyusul terjadinya gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,7 yang berpusat di darat tenggara Palu dan berdampak pada sejumlah wilayah di Parigi Moutong. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga di Desa Torue dan Desa Tolai serta mengganggu sejumlah fasilitas publik yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat.
Di saat yang sama, tingginya curah hujan juga memicu banjir di Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi. Ratusan rumah warga terdampak, sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan, dan puluhan hektare lahan pertanian produktif terendam banjir.
Dalam forum koordinasi tersebut, DPRD Parigi Moutong menyampaikan berbagai masukan yang dirumuskan dalam empat pilar utama penanggulangan bencana. Pada aspek kebijakan dan strategi anggaran, para anggota dewan mengonsultasikan mekanisme penambahan Dana Siap Pakai (DSP), syarat pencairan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, pendampingan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), hingga peluang insentif dari pemerintah pusat bagi daerah yang meningkatkan indeks ketahanan bencana.
Pada sektor mitigasi dan kesiapsiagaan, DPRD mendorong BNPB memfasilitasi pembaruan peta risiko bencana skala mikro serta pengadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di kawasan sungai rawan banjir bandang. Selain itu, penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah pesisir Teluk Tomini dan peningkatan kapasitas teknis personel BPBD Kabupaten Parigi Moutong juga menjadi perhatian utama.
Sementara itu, dalam aspek kedaruratan dan logistik, DPRD meminta dukungan percepatan distribusi bantuan ketika akses transportasi darat terputus akibat longsor. Mereka juga mengusulkan penambahan armada perahu karet maupun kendaraan amfibi serta percepatan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembahasan turut difokuskan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk tindak lanjut usulan pembangunan tanggul pengendali banjir dan normalisasi sungai yang sebelumnya telah diajukan pemerintah daerah. Selain itu, DPRD mengonsultasikan mekanisme audit penggunaan dana kebencanaan agar tetap sesuai ketentuan hukum serta mendorong program pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang mengalami kerusakan cukup berat.
Merespons berbagai aspirasi tersebut, Johan Fredi Pakpahan menyambut baik langkah proaktif DPRD Parigi Moutong dalam membangun koordinasi dengan BNPB. Ia menegaskan bahwa BNPB akan memberikan perhatian khusus kepada Parigi Moutong yang berada di kawasan rawan gempa dan bencana hidrometeorologi.
“Kami berkomitmen untuk terus menyinkronkan standar operasional penetapan status tanggap darurat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dukungan logistik, armada evakuasi, dan bantuan kedaruratan dapat disalurkan secara cepat, tepat, serta akuntabel sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Johan.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD Parigi Moutong berharap sinergi yang semakin kuat dengan BNPB dapat mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana di masa mendatang.
