Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan memastikan ketersediaan dan kestabilan harga sejumlah komoditas pangan strategis melalui sinergi lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026).
Rakor tersebut diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimpel, S.K.M., M.Kes., bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi nasional agar tetap terkendali, terutama melalui pengawasan terhadap pergerakan harga komoditas pangan utama seperti bawang putih, beras, dan minyak goreng.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Aswini Dimpel meminta seluruh perangkat daerah terkait segera mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengawasan dan pemantauan harga kebutuhan pokok di lapangan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap harga beras, khususnya di luar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), agar harga yang berlaku di masyarakat tetap berada pada tingkat yang wajar.
Menurutnya, pemerintah daerah akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi beras mulai dari tingkat penggilingan hingga pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui struktur biaya, pola distribusi, serta harga jual yang ideal sehingga informasi yang diperoleh dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat melalui berbagai media.
Selain komoditas beras, Pemkab Parigi Moutong juga memberikan perhatian terhadap kenaikan harga ikan yang terjadi di pasaran. Perangkat daerah terkait diminta melakukan kajian mendalam untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya harga, baik akibat kondisi cuaca, aktivitas nelayan, maupun pengaruh biaya operasional dan distribusi.
Hasil identifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengendalian yang lebih tepat sasaran agar tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Dalam upaya memperkuat pengendalian inflasi, Pemkab Parigi Moutong juga akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, pelaku usaha, hingga instansi teknis terkait untuk membangun strategi pengendalian yang terpadu.
Di sektor ekonomi masyarakat, pemerintah daerah terus mendorong penguatan usaha mikro dan sektor pertanian melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna meningkatkan produksi serta memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara untuk komoditas cabai, pemerintah daerah akan melanjutkan program pemanfaatan pekarangan pangan dengan mengajak masyarakat menanam cabai secara mandiri di lingkungan rumah masing-masing.
Selain itu, distribusi bibit kepada petani akan kembali dilakukan pada Agustus mendatang sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan. Untuk komoditas bawang, Pemkab Parigi Moutong akan menjajaki kerja sama antara pelaku usaha dan pemasok guna memastikan kelancaran distribusi sekaligus menjaga kestabilan harga di pasar.
Pemantauan terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari tingkat produsen hingga konsumen, akan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga pangan, menjamin ketersediaan pasokan, serta melindungi daya beli masyarakat.
