Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui penyampaian penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (13/7/2026).
Agenda strategis tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Yusnaeni, S.Sos., dalam sidang paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Parigi Moutong.
Dalam penyampaian sambutan Bupati Parigi Moutong yang dibacakan Yusnaeni, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja keras dan kontribusinya dalam mendorong kemajuan daerah.
Menurutnya, peran DPRD tidak hanya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi penyambung aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kerja sama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini terus terjaga menjadi modal penting dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan ke depan. Termasuk dalam setiap pembahasan agenda paripurna bersama pemerintah daerah yang seluruhnya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Yusnaeni membacakan sambutan Bupati.
Dalam penjelasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah arah kebijakan utama sebagai dasar penyusunan anggaran pembangunan daerah.
Pertama, terkait arah kebijakan ekonomi daerah, Pemkab Parigi Moutong menyusun kebijakan dengan memperhatikan perkembangan pembangunan nasional maupun Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk kondisi ekonomi makro serta potensi sumber daya lokal yang dimiliki daerah.
Kedua, arah kebijakan keuangan daerah diarahkan agar seluruh sumber pendapatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sekaligus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah daerah menjelaskan kebijakan pendapatan daerah yang menjadi salah satu komponen penting dalam struktur APBD. Pendapatan daerah akan diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal, membiayai program pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga keseimbangan anggaran daerah.
Pada sisi belanja daerah, kebijakan tahun 2027 akan difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah disusun sebagai bagian dari strategi pengelolaan transaksi keuangan pemerintah, baik yang bersumber dari penerimaan maupun pengeluaran daerah, terutama dalam mendukung keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
Penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 tersebut bertujuan menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor, dan antarlevel pemerintahan.
Selain itu, dokumen tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya pembangunan secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap penjelasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama DPRD sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
