PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mendorong perwakilan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekomendasi barcode. Penarikan seluruh barcode untuk diperiksa ulang dinilai penting guna memastikan subsidi tepat sasaran sekaligus menutup celah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
Usulan tersebut disampaikan Farid Pundanga, perwakilan manajemen SPBU Mensung di Kecamatan Mepanga dan SPBU Tomini di Kecamatan Tomini, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Parigi Moutong, Senin (26/10/2026). Rapat yang berlangsung di ruang DPRD itu membahas berbagai keluhan masyarakat mengenai penyaluran BBM bersubsidi di daerah tersebut.
RDP turut melibatkan perwakilan manajemen SPBU, PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tengah, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis penerbit rekomendasi barcode, serta Satuan Tugas (Satgas) BBM pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, Farid menekankan perlunya evaluasi mekanisme penerbitan rekomendasi, terutama bagi penerima dari sektor pertanian dan perikanan.
“Memang penting dan perlu sekali untuk dilakukan evaluasi penarikan barcode BBM secara nol di seluruh Parigi Moutong,” kata Farid.
Menurut Farid, seluruh rekomendasi yang telah diterbitkan perlu diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian identitas penerima, jenis usaha, serta kebutuhan BBM bersubsidi. Ia mengungkapkan adanya dugaan penggunaan satu barcode oleh beberapa orang.
“Karena fakta di lapangan, ada kejadian satu barcode BBM dimiliki empat orang,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut belum disertai keterangan mengenai identitas pemilik barcode, lokasi kejadian, maupun hasil pemeriksaan yang dapat memastikan dugaan tersebut.
Farid menduga persoalan penyalahgunaan barcode tidak selalu bersumber dari proses penerbitan rekomendasi oleh dinas terkait.
Ia membuka kemungkinan adanya oknum di tingkat bawah yang memanfaatkan mekanisme penggunaan barcode untuk kepentingan pribadi. Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Di sisi lain, Farid mengakui pengelola SPBU ikut menjadi sasaran kritik masyarakat akibat persoalan distribusi BBM bersubsidi. Ia tidak menampik bahwa pengelola SPBU juga perlu melakukan pembenahan.
“Hari ini yang diserang habis-habisan adalah SPBU. Kami juga tidak merasa benar dalam persoalan ini, perlu dikoreksi kami, bantu kami,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, SPBU yang mereka kelola telah memisahkan pelayanan kendaraan dengan pembelian BBM menggunakan galon atau jeriken agar kedua jenis pelayanan tersebut tidak bercampur.
“Kendaraan hari ini, besok untuk galon atau jeriken tidak ada campuran,” ujarnya.
Selain meminta evaluasi barcode, Farid menyoroti perlunya penertiban penerbitan rekomendasi berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, khususnya saat musim panen.
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Ongka, ketika pengajuan dari 20 kelompok dapat diikuti penerbitan hingga 200 rekomendasi. Menurut dia, jumlah rekomendasi tersebut perlu diverifikasi agar sesuai dengan kebutuhan penerima dan tidak membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Farid berharap RDP menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk membenahi sistem distribusi BBM bersubsidi secara menyeluruh, mulai dari penerbitan rekomendasi hingga pengawasan penggunaan barcode.
Ia menegaskan manajemen SPBU yang diwakilinya siap menerima evaluasi serta kunjungan pemerintah daerah maupun Satgas BBM untuk membahas persoalan yang terjadi di lapangan.
“Saya berharap bahwa dengan kita melakukan RDP hari ini, menjadi bahan evaluasi kita semua. Bagaimana cara mendistribusikan barcode BBM, sehingga barcode BBM ini tidak muncul ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
