Jakarta, Timursulawesi.id Bupati Erwin Burase memperjuangkan pembangunan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Parigi Moutong melalui audiensi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Erwin menyerahkan langsung dokumen readiness criteria kepada Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung program nasional itu.
Audiensi yang berlangsung di Gedung Kementerian Sosial RI lantai 6, Jakarta Pusat, turut dihadiri sejumlah pejabat utama dan staf ahli kementerian terkait percepatan program Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan agenda strategis pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan terpadu bagi masyarakat kurang mampu.
“Presiden menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa tersenyum dan hidup lebih sejahtera. Negara harus hadir untuk anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan secara layak, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan rentan,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak putus sekolah, hingga kelompok rentan sosial agar memperoleh pendidikan layak, pembinaan karakter, dan dukungan sosial secara berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah pusat saat ini terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk bersama Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Agus Jabo juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai serius mendukung program tersebut melalui kesiapan lahan dan dokumen pendukung pembangunan.
“Kami mengapresiasi kesiapan Kabupaten Parigi Moutong. Secepatnya hasil audiensi dan kesiapan daerah ini akan kami sampaikan kepada Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Ia mengaku terkesan dengan langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial, termasuk perhatian terhadap anak-anak dari komunitas adat terpencil.
“Kalau semua daerah laporannya seperti ini, saya yakin Pak Menteri pasti sangat senang. Karena daerah tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan program nyata yang sudah berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Erwin Burase menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh program Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu di Parigi Moutong.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan kurang lebih 9,2 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan berharap Parigi Moutong dapat masuk dalam tahap ketiga pembangunan nasional tahun ini.
“Kami sangat berharap Parigi Moutong bisa masuk pada tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Kesiapan lahan dan dokumen pendukung telah kami siapkan sebagai bentuk keseriusan daerah,” ujar Erwin.
Menurutnya, kondisi geografis Parigi Moutong dengan wilayah pesisir sepanjang kurang lebih 512 kilometer menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di kawasan terpencil.
“Masih terdapat ribuan anak yang belum bersekolah dan tersebar di beberapa wilayah. Karena itu, program ini sangat penting agar anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan yang layak sekaligus pembinaan sosial,” katanya.
Erwin juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menyentuh anak-anak dari komunitas adat terpencil melalui program pendidikan gratis bekerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
Menurutnya, sejumlah anak dari komunitas adat terpencil kini telah memperoleh kesempatan pendidikan melalui program tersebut sebagai bagian dari upaya memutus keterisolasian sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah terpencil.
“Kami ingin memastikan anak-anak dari komunitas adat terpencil juga memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung melalui koordinasi dan dukungan bersama Kementerian Sosial,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya guna memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi sebagai dasar intervensi pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, Erwin Burase turut didampingi Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Sutoyo, Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Moh. Irfain, jajaran anggota DPRD, serta sejumlah pejabat Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, termasuk Sekretaris Dinas Sosial Syafaat Pampi.
