PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Isu relokasi akibat rencana kehadiran perusahaan smelter hingga kebutuhan dasar masyarakat menjadi sorotan dalam reses Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Mustakim Kono, di Desa Toraranga, Kecamatan Siniu, Sabtu (25/04/2026).
Agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 tersebut dihadiri jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai desa di Kecamatan Siniu. Turut hadir Kepala Desa Toraranga, Silangan Barat, Tandaigi, Marantale, serta Ketua BPD Toraranga, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan legislatif dalam mendorong pembangunan di daerah pemilihan.
Dalam sesi dialog, warga Dusun 1 Desa Toraranga menyampaikan sejumlah aspirasi prioritas, di antaranya kebutuhan pipa air bersih, bibit durian montong, pengadaan kursi PKK, pemasangan instalasi listrik bagi 59 kepala keluarga, perbaikan jalan usaha tani, hingga peningkatan upah pekerja lokal.
Di tengah pembahasan, Mustakim Kono yang akrab disapa Takim turut menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait rencana relokasi pemukiman akibat proyek smelter. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Saya tegaskan, info itu tidak benar. Prinsip saya jelas, jika perusahaan hadir untuk membawa kesejahteraan masyarakat, saya akan berada di barisan terdepan menyambutnya. Namun jika justru merugikan masyarakat, saya juga akan berdiri paling depan bersama warga untuk menolak,” tegasnya, disambut respons positif masyarakat.
Menanggapi berbagai usulan, Mustakim meminta pemerintah desa segera menyusun proposal resmi sebagai dasar administrasi pengajuan program. Ia mengakui kondisi anggaran daerah tengah mengalami efisiensi, namun menegaskan hal itu tidak mengurangi komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Saya sudah mencatat seluruh aspirasi warga. Walaupun anggaran terbatas, saya akan terus berjuang melalui jalur politik, baik di tingkat provinsi maupun pusat, agar kebutuhan masyarakat Siniu tetap bisa terealisasi,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Mustakim menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antara legislatif dan pemerintah desa, guna memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat di Kecamatan Siniu.
