Jakarta, Timursulawesi.id — Upaya Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menghadirkan pendidikan gratis berkualitas bagi masyarakat kurang mampu kian mendekati kenyataan. Usulan pembangunan Sekolah Rakyat kini tinggal menunggu penetapan resmi dari Kementerian Sosial RI.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, saat melakukan audiensi di Kantor Kementerian Sosial RI, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).
Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperjuangkan investasi jangka panjang melalui sektor pendidikan, sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Erwin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan harapan besar bagi masa depan masyarakat Parigi Moutong.
“Kami mempertanyakan sejauh mana perkembangan usulan ini, karena Sekolah Rakyat sangat kami butuhkan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan akses pendidikan bermutu tanpa biaya bagi warga kurang mampu,” ujarnya.
Rombongan Bupati disambut oleh Wakil Ketua II Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Kemensos RI, Ahmad Juhari, yang membawa kabar positif bagi daerah.
Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan layak untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dari seluruh wilayah di Sulawesi Tengah, hanya empat daerah yang lolos verifikasi, yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Buol.
Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan bahwa dari total 120 daerah di Indonesia yang akan ditetapkan, Parigi Moutong masuk dalam Tahap III.
“Saat ini statusnya tinggal menunggu penetapan resmi dari Menteri Sosial RI. Untuk Tahap III, pengumuman akan dilaksanakan pada rentang April hingga Mei 2026,” jelasnya.
Keseriusan pemerintah daerah juga terlihat dari kehadiran sejumlah pejabat lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang turut mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut, di antaranya Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Mohamad Irfain, Plt. Kepala Dinas Sosial Idham Karanja, Sekretaris Dinas Sosial Syafaat Pampi, Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dishub Wahyudin A. Takuloe, serta Kasubag Kepegawaian Dinsos Nurdin Sulaeman.
Dengan sinyal positif dari Kementerian Sosial RI, harapan masyarakat Parigi Moutong untuk memiliki fasilitas pendidikan inklusif dan berkualitas kini semakin dekat untuk terwujud.
