Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Zoom Meeting, Senin (27/7/2026). Selain membahas stabilitas harga pangan, rakor tersebut juga menyoroti kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di tingkat daerah, rakor tersebut dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimpel, dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, Kodim 1306/Kota Palu melalui Koramil 08/Parigi, serta Polres Parigi Moutong.
Sementara secara nasional, rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir yang menekankan pentingnya penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga sejumlah komoditas strategis, terutama beras dan minyak goreng.
Tomsi juga mendorong pemerintah daerah bersama Perum Bulog kembali mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan pemantauan pada pekan keempat Juli 2026, tekanan harga beras masih terjadi di 152 kabupaten/kota, sementara kenaikan harga minyak goreng tercatat di 109 kabupaten/kota.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujar Tomsi Tohir.
Menurutnya, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara luas sebelumnya mampu membantu menekan gejolak harga di tengah masyarakat, sehingga perlu kembali diperkuat sebagai salah satu strategi menjaga daya beli masyarakat.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan Gubernur Sulawesi Tengah, Asisten II Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, menyampaikan sejumlah hasil pemantauan lapangan terkait perkembangan harga komoditas pangan di wilayah tersebut.
Ia mengungkapkan, bawang merah masih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga di Kabupaten Parigi Moutong.
“Dua minggu lalu kami turun langsung ke lapangan setelah mengikuti rapat inflasi bersama Ibu Gubernur Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan, memang masih terdapat permasalahan pada komoditas bawang merah yang harganya relatif tinggi,” ungkap Aswini.
Dari hasil pemantauan, harga bawang merah di Pasar Tolai berada pada kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram, dan di Pasar Parigi harga bawang merah berada di kisaran Rp50.000 per kilogram.
Selain bawang merah, pemerintah daerah juga mencermati perkembangan harga minyak goreng. Aswini menjelaskan, masyarakat di wilayah Parigi masih terbantu dengan keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menyediakan minyak goreng bersubsidi dari Bulog dengan harga sekitar Rp16.000 per liter.
Namun, masyarakat di wilayah Toribulu dan sekitarnya masih menghadapi keterbatasan akses karena belum tersedia RPK, sehingga harga minyak goreng yang dibeli masyarakat dapat mencapai sekitar Rp22.000 per liter.
Karena itu, Aswini meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi penjualan pangan bersubsidi agar program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sementara untuk komoditas beras, Aswini menyebut harga di pasaran telah mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, diperlukan penguatan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi pangan, khususnya komoditas bawang merah dan beras, sehingga rantai distribusi yang panjang tidak menyebabkan harga semakin tinggi.
“Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi,” kata Aswini.
Selain pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan, rakor tersebut juga membahas kelancaran distribusi BBM serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Melalui forum koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah melalui pemantauan harga, penguatan koordinasi lintas sektor, serta langkah strategis untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
