DONGGALA, Timursulawesi.id – Upaya memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan terus dilakukan Bawaslu Donggala. Melalui Rapat Dalam Kantor (RDK) bertajuk “Politik Uang dan Degradasi Moral Demokrasi”, lembaga pengawas pemilu itu mengajak seluruh elemen untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya politik uang yang dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi Dr. Suharto, S.Sos.I., M.Si., Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIN Datokarama Palu, sebagai narasumber yang memberikan perspektif akademis mengenai tantangan demokrasi modern, khususnya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu.
Rapat dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Donggala, Abdul Salim. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa forum DELIK (Demokrasi dan Literasi Kepemiluan) merupakan salah satu inovasi Bawaslu Donggala sebagai ruang diskusi, konsolidasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Menurut Abdul Salim, forum DELIK dirancang sebagai wadah berkelanjutan untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan. Melalui forum tersebut, Bawaslu berupaya mendorong pertukaran gagasan sekaligus meningkatkan literasi kepemiluan, baik di lingkungan internal maupun eksternal.
“DELIK menjadi ruang diskusi dan konsolidasi yang terus kita kembangkan untuk memperkuat kelembagaan serta menghadirkan gagasan yang berdampak bagi kemajuan demokrasi di Kabupaten Donggala,” ujar Abdul Salim.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Donggala, Rusli Guntur, mengungkapkan bahwa tema politik uang sengaja dipilih karena masih menjadi salah satu persoalan krusial dalam proses demokrasi yang membutuhkan perhatian dan pembahasan secara berkelanjutan.
Menurutnya, dinamika demokrasi yang terus berkembang menuntut pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak politik uang, baik dari aspek regulasi, strategi pencegahan, maupun upaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik tersebut.
“Politik uang menjadi isu penting yang harus terus kita bahas bersama agar langkah pencegahan dapat berjalan selaras dengan aturan yang berlaku,” ungkap Rusli.
Dalam pemaparannya, Dr. Suharto mengapresiasi langkah Bawaslu Donggala yang secara konsisten menghadirkan ruang diskusi mengenai persoalan-persoalan demokrasi. Menurutnya, kehadiran Bawaslu di tengah masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat.
Ia menegaskan bahwa politik uang tidak hanya sebatas pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap moral demokrasi karena berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat serta menentukan arah kepemimpinan yang lahir dari proses pemilu.
“Politik uang itu seperti kentut, sulit dibuktikan tetapi dampaknya terasa. Ketika praktik ini dianggap biasa, maka demokrasi akan kehilangan nilai dan integritasnya,” tegas Dr. Suharto.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari terlaksananya tahapan pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas proses yang berlangsung secara jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam penguatan kapasitas kelembagaan, Bawaslu Donggala menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Dr. Suharto di akhir kegiatan. Melalui forum DELIK, Bawaslu Donggala berharap ruang diskusi dan edukasi kepemiluan dapat terus berkembang guna memperkuat kesadaran masyarakat dalam mencegah praktik politik uang serta menjaga demokrasi yang sehat, berkualitas, dan bermartabat.
