JAKARTA, Timursulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, membawa aspirasi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke tingkat nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Senin (8/6/2026), Anwar menyoroti pentingnya kepastian kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan PPPK yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.
Kehadiran Anwar Hafid dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah, khususnya terkait keberadaan tenaga PPPK yang tersebar di berbagai sektor pelayanan masyarakat.
Di hadapan para pemangku kebijakan nasional, Anwar memaparkan kondisi riil PPPK di Sulawesi Tengah. Menurutnya, para pegawai tersebut memiliki kontribusi besar dalam mendukung jalannya pemerintahan dan memastikan layanan publik tetap berjalan secara optimal.
Ia menegaskan bahwa kepastian status, kesejahteraan, serta perlindungan bagi PPPK merupakan kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kebijakan yang jelas dinilai akan memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan semangat kerja para pegawai dalam menjalankan tugasnya.
“Dalam forum ini saya menyampaikan secara langsung kondisi riil tenaga PPPK di daerah, terutama terkait kepastian mengenai kesejahteraan mereka,” ujar Anwar Hafid.
Menurutnya, keberadaan PPPK saat ini tidak lagi dapat dipisahkan dari sistem birokrasi modern. Mereka telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Karena itu, Anwar menilai diperlukan sinkronisasi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berbagai persoalan yang dihadapi PPPK dapat memperoleh solusi yang tepat, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Selain menyampaikan kondisi yang terjadi di Sulawesi Tengah, Anwar juga menyuarakan harapan agar pemerintah pusat dapat merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh PPPK di Indonesia.
“Saya berharap kebijakan yang diambil pemerintah pusat dapat semakin memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para PPPK di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Menurut Anwar, peningkatan kesejahteraan PPPK tidak hanya berdampak pada kehidupan para pegawai, tetapi juga akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik, motivasi kerja, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Melalui forum RDP tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah berharap aspirasi daerah dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional. Dengan demikian, PPPK di seluruh Indonesia dapat memperoleh kepastian yang lebih baik dalam menjalankan tugas pengabdiannya serta terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
