Example floating
Example floating
Example 970x250
Daerah

Pemkab Parigi Moutong Perkuat Kolaborasi Penuhi Hak Anak dan Jaga Ekologi

×

Pemkab Parigi Moutong Perkuat Kolaborasi Penuhi Hak Anak dan Jaga Ekologi

Sebarkan artikel ini
Ket. Foto : Perlindungan hak anak dan kelestarian lingkungan hidup membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. (Dok. Diskominfo Parigi Moutong)
Example 728x90

PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Perlindungan hak anak dan kelestarian lingkungan hidup membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor melalui Dialog Multi-Pihak bertema “Sinergi Lintas Sektor untuk Pemenuhan Hak Anak dan Keadilan Ekologi di Kabupaten Parigi Moutong”, Rabu (18/11/2026), di Aula Hotel Anutapura Parigi.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Zulfinasran menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, keluarga, dunia usaha, akademisi, media, hingga organisasi masyarakat sipil.

Berita lainnya :  Wabup Abdul Sahid Tekankan Validitas Data Program Berani Menyala 2025

Menurutnya, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun, pemenuhan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin kualitas hidup serta masa depan generasi penerus.

Untuk itu, pendekatan Pentahelix dinilai menjadi strategi penting dalam menyatukan kekuatan dan peran berbagai pihak. Melalui kerja sama tersebut, berbagai persoalan terkait perlindungan anak maupun keberlanjutan lingkungan diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Pada kesempatan itu, Zulfinasran juga memberikan perhatian terhadap evaluasi pelaksanaan program pemenuhan gizi anak, khususnya pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu dan biskuit.

Berita lainnya :  Gerak Jalan Demokrat Disorot, Puluhan ASN Parimo Diduga Abaikan UU 20 dan PP 94

Ia meminta tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan memastikan bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Selain penyaluran, pemantauan terhadap perkembangan anak penerima manfaat juga harus dilakukan secara berkala agar program tersebut memberikan hasil yang optimal.

Menurutnya, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran ataupun banyaknya bantuan yang disalurkan. Hal terpenting adalah sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain pemenuhan gizi, penguatan akses masyarakat terhadap perlindungan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) turut menjadi perhatian. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pendampingan hukum, termasuk dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Berita lainnya :  Anleg PKB Parigi Moutong Dorong Insentif Daerah Untuk PKH & Tagana

Melalui Dialog Multi-Pihak ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap lahir kesamaan pandangan, komitmen, serta langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai elemen masyarakat diharapkan terus terbangun secara berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya pemenuhan hak anak dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup, sehingga terwujud Kabupaten Parigi Moutong yang ramah anak, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Total Views: 3131

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *