PARIGI MOUTONG – Stabilitas harga kebutuhan pokok dan pemerataan akses internet menjadi dua agenda penting yang dibahas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah. Selain memperkuat pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga membuka peluang dukungan fasilitas internet berbasis satelit Starlink untuk mempercepat digitalisasi hingga ke desa-desa yang masih mengalami keterbatasan jaringan.
Kedua agenda strategis tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (16/11/2026).
Pertemuan dipimpin langsung Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, S.Pd., M.Pd., serta dihadiri Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Muhamad Irfan Sukarna, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Abdul Sahid menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Hal tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, hingga terciptanya iklim usaha yang kondusif.
Menurutnya, upaya mengendalikan inflasi tidak bisa hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah atau instansi. Diperlukan koordinasi, kolaborasi, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar berbagai kebijakan yang ditempuh dapat berjalan efektif.
Melalui forum HLM tersebut, ia berharap seluruh pihak dapat mengevaluasi perkembangan inflasi daerah, mengidentifikasi potensi risiko yang memengaruhi stabilitas harga, sekaligus merumuskan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi kepada masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa komoditas kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang terjangkau, serta dapat didistribusikan secara merata hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong,” tegasnya.
Selain persoalan inflasi, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Menurutnya, transformasi digital menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan efisien.
Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dalam menerapkan transaksi digital, baik pada sektor penerimaan maupun belanja daerah.
Penerapan sistem transaksi non-tunai tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memperkuat pengelolaan keuangan, serta meminimalkan potensi kebocoran dalam setiap transaksi pemerintahan.
Sementara itu, Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Muhamad Irfan Sukarna, dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pangan dan perikanan di Sulawesi Tengah.
Potensi tersebut terlihat dari produksi berbagai komoditas unggulan, mulai dari beras, cabai, bawang, aneka hortikultura hingga hasil perikanan yang turut menopang kebutuhan pangan di wilayah Sulawesi Tengah.
Namun, tingginya distribusi sejumlah komoditas ke luar daerah perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Sebab, apabila pasokan untuk kebutuhan dalam daerah tidak terjaga, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga di wilayah penghasil.
Irfan secara khusus menyoroti komoditas cabai dan ikan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan inflasi. Karena itu, pengelolaan distribusi perlu diperkuat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa menghambat aktivitas perdagangan antardaerah.
Menariknya, pembahasan HLM tersebut juga berkembang pada persoalan pemerataan akses internet, terutama bagi desa-desa yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan jaringan atau berada di wilayah blank spot.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, Idhamsya, menyampaikan pertanyaan mengenai peluang dukungan Bank Indonesia untuk penyediaan fasilitas internet berbasis satelit Starlink bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi secara memadai.
Menanggapi hal tersebut, Muhamad Irfan Sukarna menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki peluang memberikan dukungan berupa fasilitas Starlink, termasuk pembiayaan biaya langganan selama satu tahun.
Namun, dukungan tersebut terutama diarahkan pada lokasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan digitalisasi ekonomi dan transaksi non-tunai.
Ia menjelaskan, fasilitas internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat digitalisasi pasar, transaksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembayaran retribusi secara digital, hingga penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan wisata.
Sebagai contoh, kawasan wisata yang belum memiliki jaringan internet memadai dapat menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas Starlink.
Dengan tersedianya akses internet, pembayaran tiket masuk maupun berbagai transaksi ekonomi masyarakat di kawasan wisata dapat dilakukan secara digital. Hal ini sekaligus membuka peluang peningkatan pelayanan dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi.
Meski demikian, Irfan mengingatkan bahwa dukungan Bank Indonesia memiliki ruang lingkup serta keterbatasan anggaran, mengingat program tersebut harus menjangkau 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Karena itu, bantuan perlu diarahkan pada lokasi yang benar-benar menjadi prioritas dan memiliki dampak langsung terhadap pengembangan ekosistem digital daerah.
Ia juga mempersilakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengajukan proposal permohonan dukungan kepada Bank Indonesia.
Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas bersama guna menentukan lokasi dan kebutuhan yang paling tepat, dengan tetap memperhatikan peran serta kewenangan Bank Indonesia.
Peluang dukungan fasilitas Starlink ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperluas ekosistem digital di Parigi Moutong. Tidak hanya memperkuat penggunaan QRIS dan transaksi non-tunai, tetapi juga mendorong digitalisasi sektor perdagangan, UMKM, pasar, serta kawasan pariwisata.
Melalui HLM TPID dan TP2DD tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap koordinasi bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan semakin solid, baik dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok maupun mempercepat transformasi digital hingga menjangkau wilayah pedesaan.
Dengan demikian, pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi diharapkan berjalan beriringan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, memperluas peluang usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata di Kabupaten Parigi Moutong.















