PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik di bidang pertanahan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital dengan mengikuti pendampingan teknis pengenalan fitur dan pengelolaan Dashboard Eksekutif Pemerintah Daerah, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Agenda ini merupakan tindak lanjut atas undangan konsultasi teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor: 381/UND-1001.52/XI/2026 tertanggal 17 November 2026.
Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan sembilan Program Pelayanan Publik Bidang Pertanahan melalui Program Kerja Sama Strategis yang melibatkan pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Kementerian ATR/BPN.
Dalam kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Turut mengikuti kegiatan tersebut sejumlah perwakilan perangkat daerah, yakni Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Materi pendampingan difokuskan pada pengenalan berbagai fitur yang tersedia dalam Dashboard Eksekutif Pemerintah Daerah, termasuk tata cara pembuatan akun hingga pemanfaatan platform tersebut dalam mendukung pelaksanaan program.
Melalui pemahaman teknis ini, perangkat daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dashboard sebagai sarana untuk memantau sekaligus mengelola informasi terkait perkembangan dan pelaksanaan program pelayanan publik.
Keikutsertaan Pemkab Parigi Moutong dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi diharapkan dapat mendukung koordinasi antarperangkat daerah serta meningkatkan efektivitas pemantauan program.
Dengan demikian, pengembangan layanan berbasis digital diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya sektor pertanahan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong.















