JAKARTA – Upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah terus diperjuangkan jajaran DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Dua pimpinan DPRD Parimo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPP ADKASI), Alfres Masboy Tonggiroh dan Faisan Lelo Badja, menyampaikan sejumlah aspirasi strategis daerah dalam audiensi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (28/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membawa sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten, khususnya terkait transfer keuangan daerah, dana bagi hasil (DBH), hingga dukungan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebagai representasi lembaga legislatif daerah, Alfres dan Faisan menilai penguatan dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan pelayanan publik di Kabupaten Parigi Moutong tetap berjalan secara optimal.
Wakil Ketua DPP ADKASI, Alfres Masboy Tonggiroh, menyampaikan bahwa transfer keuangan daerah dan dana bagi hasil merupakan komponen penting dalam memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri mengenai kondisi yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong. Transfer keuangan daerah dan dana bagi hasil perlu terus diperkuat agar daerah memiliki ruang fiskal yang memadai dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alfres.
Menurutnya, dukungan fiskal yang lebih kuat dari pemerintah pusat akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas yang telah dirancang untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP ADKASI lainnya, Faisan Lelo Badja, menyoroti persoalan pembiayaan PPPK yang dinilai membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Kami berharap pembiayaan PPPK dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat melalui APBN. Langkah ini akan semakin memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah kabupaten dapat lebih optimal dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik,” kata Faisan.
Ia menjelaskan, dukungan pembiayaan PPPK dari pemerintah pusat akan memberikan ruang anggaran yang lebih besar bagi daerah untuk memperkuat sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah,” tambahnya.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Berbagai masukan yang disampaikan jajaran DPP ADKASI menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Alfres dan Faisan berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah.
Keduanya menegaskan, penguatan transfer keuangan daerah, optimalisasi dana bagi hasil, serta dukungan pembiayaan PPPK melalui APBN merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.
