PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Bupati Erwin Burase menegaskan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 harus berlangsung objektif, profesional, dan bebas dari intervensi. Penegasan itu disampaikan saat membuka pelaksanaan Uji Potensi, Kompetensi Manajerial, dan Sosial Kultural di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Sabtu (16/5/2026).
Di hadapan tim seleksi dan peserta, Erwin meminta seluruh tahapan asesmen benar-benar mengedepankan penilaian berbasis kemampuan dan kompetensi peserta, bukan faktor lain di luar ketentuan.
“Berkaitan dengan asesmen ini, seleksi terbuka atau lelang jabatan, saya sudah berulang kali menyampaikan kepada tim seleksi agar menilai secara objektif. Asesmen ini untuk menguji kemampuan dan kompetensi yang dimiliki peserta,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, kekosongan sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Parigi Moutong telah terjadi hampir tiga tahun. Selama itu pula, sejumlah OPD dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), yang dinilai berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan.
“Kurang lebih tiga tahun jabatan ini kosong dan selama ini dijabat Plt. Tentunya ini sedikit mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Karena itu, Erwin berharap proses seleksi segera rampung agar pejabat definitif dapat segera dilantik dan bekerja maksimal mendukung program pembangunan daerah.
Menurutnya, kepala OPD yang dibutuhkan saat ini bukan hanya sosok dengan kemampuan administratif, tetapi juga figur yang memiliki integritas, loyalitas, serta mampu menciptakan inovasi di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemerintah daerah membutuhkan figur pemimpin birokrasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, loyalitas terhadap organisasi, dan kemampuan berinovasi,” katanya.
Erwin menilai kemampuan berinovasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Ia menegaskan kepala OPD harus mampu menghadirkan terobosan dan membuka peluang masuknya program pemerintah pusat ke daerah.
“Jangan hanya tahu menghabiskan anggaran perjalanan dinas. Kepala OPD harus mampu melahirkan gagasan dan ide-ide agar program pusat bisa masuk ke daerah,” ujarnya.
Ia bahkan memastikan akan melakukan wawancara langsung terhadap peserta yang masuk tiga besar di setiap jabatan yang dilelang. Dalam tahap itu, para peserta akan diuji terkait kemampuan menerjemahkan visi-misi daerah di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
“Visi kita Parigi Moutong maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui Gerbang Desa. Saya ingin melihat bagaimana peserta mampu menghadirkan inovasi yang minim anggaran tetapi berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Erwin juga menyinggung adanya peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan mengajukan sanggahan. Ia menegaskan seluruh proses administrasi sepenuhnya menjadi kewenangan tim seleksi sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ada yang merasa tidak memenuhi syarat dan ingin menyanggah, silakan saja. Semua persyaratan diatur tim seleksi sesuai ketentuan pemerintah pusat,” tandasnya.
Seleksi terbuka JPT Pratama Pemkab Parigi Moutong tahun ini diikuti 73 peserta yang memperebutkan 19 jabatan kepala OPD yang masih kosong.
