Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Dugaan penyalahgunaan dokumen administrasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi bagi nelayan mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sejumlah pelaku usaha perikanan menduga barkot BBM milik nelayan telah digunakan oleh pihak pengecer, sehingga kuota solar bersubsidi yang seharusnya diterima mengalami pengurangan.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di halaman parkir Kantor Dislutkan Parigi Moutong, Jumat (24/7/2026), turut hadir berbagai pihak terkait, mulai dari pelaku usaha perikanan, unsur kepolisian, pihak SPBU, hingga sejumlah perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Pertemuan tersebut berlangsung cukup alot. Sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan menyampaikan keberatan terkait mekanisme pembagian kuota BBM solar bersubsidi yang dinilai belum berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Salah satu pelaku usaha perikanan, Hajrin, mengungkapkan bahwa kuota BBM solar subsidi yang diterimanya tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen administrasi yang diterbitkan oleh dinas terkait.
“Jatah saya seharusnya lima ton dari SPBU dalam satu bulan, tetapi yang saya terima hanya tiga ton,” ungkap Hajrin.
Menurutnya, kekurangan pasokan tersebut membuat dirinya harus mencari tambahan BBM solar bersubsidi melalui pengecer untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal.
Ia bahkan mengaku sempat tidak melaut selama tiga hari karena kesulitan mendapatkan BBM. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung terhadap aktivitas usaha dan penghasilan nelayan.
“Saya sempat bulan lalu tiga hari tidak turun melaut akibat tidak mendapatkan BBM tersebut,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pelaku usaha perikanan lainnya, Rahmat Tanjung. Ia mempertanyakan adanya dugaan barkot milik nelayan yang justru berada di tangan sejumlah pengecer BBM solar bersubsidi.
“Kami heran mengapa barkot kami sebagai pelaku usaha perikanan bisa dimiliki oleh oknum pengecer BBM solar subsidi,” tegasnya.
Rahmat menduga terdapat permainan dalam penggunaan dokumen administrasi barkot nelayan untuk memperoleh BBM bersubsidi. Padahal, menurutnya, barkot tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait.
“Barkot nelayan tersebut resmi karena keluarnya dari dinas terkait,” katanya.
Sementara itu, pelaku usaha perikanan lainnya, Ifan, meminta pemerintah daerah lebih tegas melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM solar bersubsidi agar tidak merugikan nelayan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
“Kami sudah melengkapi semua dokumen usaha yang dipersyaratkan pemerintah, tetapi kuota BBM solar subsidi kami selalu kurang. Kasihan kami, karena usaha ini juga mempekerjakan banyak orang,” jelasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Perizinan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dislutkan Parigi Moutong, Mashening, menjelaskan bahwa mekanisme penerbitan barkot bagi pelaku usaha perikanan telah dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, penerbitan barkot dilakukan berdasarkan data dan laporan yang diperoleh dari petugas di lapangan terkait kebutuhan masing-masing pelaku usaha perikanan.
“Jadi kami membuat barkot berdasarkan data laporan bawahan saya di lapangan selama ini,” pungkas Mashening.
