Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Air Panas dengan memutuskan penghentian sementara aktivitas pertambangan yang diduga menimbulkan kerusakan lingkungan, infrastruktur, serta lahan pertanian warga. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama unsur Forkopimda, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat di Ruang Rapat Bupati, Rabu (24/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Erwin Burase menegaskan pemerintah daerah akan segera melakukan pendataan dan pemetaan secara menyeluruh terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan. Pendataan akan melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, serta pemerintah desa setempat.
“Hasil pendataan ini akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah strategis mitigasi risiko serta bahan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kewenangan dalam sektor pertambangan,” ujar Bupati.
Ia juga menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk segera menginventarisasi berbagai bentuk kerusakan, mulai dari lahan pertanian dan perkebunan, infrastruktur jalan, hingga dampak terhadap lingkungan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh data awal dapat dihimpun dalam waktu satu minggu sebagai dasar penyusunan kebijakan lanjutan.
Menindaklanjuti tuntutan masyarakat, pemerintah daerah bersama DPRD dan Forkopimda menyepakati penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan di lokasi yang menjadi sumber keluhan warga. Kebijakan tersebut diberlakukan sambil menunggu proses perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil evaluasi terhadap dampak lingkungan.
Selain penghentian sementara, pemerintah daerah juga meminta pihak perusahaan maupun pelaku aktivitas pertambangan bertanggung jawab membantu penanganan dampak yang dirasakan masyarakat, termasuk memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Perwakilan DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang ditempuh pemerintah daerah. DPRD juga mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera menyelesaikan regulasi mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas pertambangan memiliki kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
Sementara itu, perwakilan Polres Parigi Moutong menyampaikan komitmennya untuk mendukung seluruh kebijakan pemerintah daerah, termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan di lapangan selama proses penanganan persoalan pertambangan berlangsung.
Pada akhir rapat, seluruh peserta menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, yakni pembentukan tim terpadu, penghentian sementara aktivitas pertambangan, pendataan kerusakan yang dialami masyarakat, percepatan penanganan dampak lingkungan dan infrastruktur, serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna memperoleh solusi yang komprehensif.
Bupati Erwin Burase berharap sinergi seluruh pihak dapat terus terjaga sehingga penyelesaian persoalan pertambangan di Desa Air Panas berjalan optimal. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
