Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul dugaan adanya praktik nepotisme yang disebut-sebut menjadi tameng kuat bagi seorang pemain besar tambang ilegal bernama Andre, sehingga aktivitas pengerukan emas diduga berjalan mulus tanpa hambatan berarti dari aparat penegak hukum.
Isu kedekatan Andre dengan Kasat Reskrim Polres Parigi Moutong, AKP Anugerah S. Tarigan, ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Dugaan hubungan kekerabatan itu bahkan disebut-sebut menjadi alasan mengapa operasi tambang ilegal di wilayah tersebut terkesan kebal hukum.
Berdasarkan penelusuran dari sejumlah sumber resmi yang meminta identitasnya dirahasiakan, Andre diduga bukan pemain baru dalam bisnis tambang ilegal. Ia disebut mengendalikan operasi berskala besar dengan dukungan modal kuat dan armada alat berat dalam jumlah banyak.
“Awalnya dia terdeteksi mengoperasikan tujuh unit alat berat jenis ekskavator di lokasi,” ungkap seorang sumber terpercaya kepada tim investigasi.
Informasi terbaru di lapangan menyebutkan jumlah alat berat itu kini bertambah untuk mempercepat aktivitas pengerukan. Operasi tambang tersebut diduga berada di luar koordinat resmi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Keberadaan alat berat dalam jumlah besar itu memunculkan tanda tanya publik. Pasalnya, aktivitas kendaraan berat yang keluar masuk kawasan tambang dinilai sulit luput dari pengawasan aparat penegak hukum setempat. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya pembiaran.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah melihat perbedaan pola penindakan di lapangan. Di satu sisi, aparat kepolisian disebut aktif melakukan razia dan penyitaan alat berat milik kelompok penambang lain. Namun di sisi lain, lokasi tambang yang diduga dikelola Andre tetap beroperasi tanpa gangguan berarti.
Hubungan kekerabatan yang berembus di tengah masyarakat pun disebut-sebut menjadi “tameng” bagi Andre untuk terus menjalankan aktivitas tambang ilegal.
Tak hanya itu, persoalan ini juga diperparah dengan mencuatnya dugaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi ke area tambang ilegal. Solar tersebut diduga digunakan untuk mengoperasikan alat berat di lokasi PETI. Nama AKP Anugerah S. Tarigan kembali ikut terseret dalam isu distribusi BBM subsidi tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait komitmen institusinya dalam memberantas PETI, AKP Anugerah S. Tarigan menyatakan pihak kepolisian tetap konsisten melakukan penegakan hukum.
“Kami tidak memberi ruang bagi aktivitas tambang maupun solar ilegal,” tegas Tarigan dalam pernyataan pers formal terkait operasi penertiban PETI secara terpisah.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai penegakan hukum yang dilakukan masih terkesan tebang pilih dan belum menyentuh aktor utama yang diduga berada di balik aktivitas tambang ilegal tersebut.
Situasi ini memicu desakan agar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tengah segera turun tangan melakukan supervisi penuh terhadap penanganan kasus PETI di Parigi Moutong.
Publik menilai dugaan konflik kepentingan yang melibatkan pejabat struktural di Polres Parimo tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merusak citra institusi kepolisian. Jika dugaan hubungan kekerabatan itu benar memengaruhi proses penegakan hukum, maka evaluasi dan pembenahan internal dinilai menjadi langkah yang tidak bisa ditawar demi menyelamatkan lingkungan yang terus mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Andre hingga kini belum berhasil dilakukan. Begitu pula dengan Kasat Reskrim Polres Parigi Moutong, AKP Anugerah S. Tarigan, yang belum memberikan tanggapan lebih lanjut hingga berita ini diterbitkan.
