Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, semakin menguat setelah muncul dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Di tengah sorotan itu, Kapolres Parimo, AKBP Dr. Hendrawan A.N., S.I.K., M.H., dinilai gagal melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam bisnis tambang ilegal.
Slogan “Polri Presisi” kini dianggap sekadar jargon di tengah maraknya isu dugaan kedekatan aparat dengan praktik PETI. Mulai dari kabar keterlibatan oknum anggota hingga dugaan adanya perlindungan terhadap pelaku tambang ilegal, kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan internal di tubuh Polres Parimo.
Sorotan publik kembali mengarah ke Polres Parimo setelah muncul informasi mengenai oknum anggota polisi bernama Edhy Jaya yang disebut kembali beraktivitas di kawasan tambang emas ilegal Sausu Torono.
Wilayah Mentawa di Desa Sausu Torono selama ini menjadi titik keluhan masyarakat akibat aktivitas tambang ilegal yang diduga merusak lingkungan. Air sungai yang bercampur lumpur dari pengerukan tambang disebut mengganggu sistem irigasi dan berdampak pada perkebunan warga.
“Susah pak, katanya petugas yang kerja di sana. Tidak berani kita lapor,” ujar seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kehadiran kembali oknum aparat di area tambang ilegal memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Publik menilai, jika aparat penegak hukum justru berada dalam lingkaran aktivitas ilegal, maka penegakan hukum di wilayah tersebut menjadi dipertanyakan.
Masalah di tubuh Polres Parimo semakin menjadi perhatian setelah nama Kasatreskrim Polres Parimo, Iptu Anugerah S. Tarigan, ikut terseret dalam isu dugaan keterkaitan dengan aktivitas PETI.
Bahkan, beredar informasi mengenai dugaan pasokan BBM subsidi yang digunakan untuk mendukung operasional alat berat di lokasi tambang ilegal. Dugaan tersebut memperkuat kecurigaan masyarakat adanya praktik perlindungan terhadap aktivitas PETI di wilayah Parimo.
Situasi ini dinilai ironis oleh warga. Di satu sisi aparat melakukan penertiban tambang ilegal, namun di sisi lain muncul dugaan adanya keterlibatan orang-orang dekat dalam aktivitas yang sama. Informasi yang berkembang menyebutkan Bidpropam Polda Sulteng dikabarkan turun melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
Di bawah kepemimpinan AKBP Hendrawan, Polres Parimo beberapa kali menampilkan operasi penertiban tambang ilegal. Salah satunya pada April lalu saat tim gabungan Ditreskrimsus Polda Sulteng bersama Polres Parimo melakukan penertiban dengan membakar talang kayu dan memasang garis polisi di lokasi tambang.
Namun, efektivitas operasi tersebut kini dipertanyakan publik. Pasalnya, aktivitas tambang ilegal di Sausu Torono disebut kembali berjalan setelah penertiban dilakukan.
Masyarakat pun mulai berspekulasi bahwa operasi penindakan yang dilakukan selama ini hanya bersifat seremonial dan belum menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum dianggap tegas di permukaan, namun lemah terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan internal aparat sendiri.
Sebagai pimpinan tertinggi di Polres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan dinilai bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan terhadap anggotanya. Dugaan keterlibatan oknum polisi di lokasi PETI hingga isu yang menyeret pejabat internal menunjukkan fungsi pengawasan melekat di institusi tersebut dinilai tidak berjalan maksimal.
Publik menilai keberhasilan seorang Kapolres tidak hanya diukur dari banyaknya operasi penertiban, tetapi juga dari keberanian membersihkan institusinya dari dugaan pelanggaran internal.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan belum memberikan tanggapan meski telah diupayakan konfirmasi.
