PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk lebih fokus membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dibanding sekadar menjalankan program fisik layaknya organisasi perangkat daerah (OPD).
Penegasan itu disampaikan Wakil Koordinator Umum III FPRB Parigi Moutong, Ariesto, saat Rapat Kerja FPRB yang berlangsung di Garden View and Caffe Kampal, Selasa (12/05/2026).
Dalam forum tersebut, Ariesto menilai pengurangan risiko bencana harus dimulai dari peningkatan pemahaman masyarakat terhadap potensi ancaman di lingkungan masing-masing. Menurutnya, FPRB memiliki peran utama sebagai motor kampanye dan penyadaran publik agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana sejak dini.
“Kerja-kerja FPRB itu kerja kampanye dan penyadaran. Kalau kita hanya membuat program fisik, apa bedanya dengan OPD? Pemerintah punya anggaran dan kewenangan. Kita fokus pada penguatan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengurangan risiko bencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi situasi darurat.
Karena itu, FPRB dinilai perlu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Kayuboko dan Buranga.
“Sasaran utama kita adalah manusia. Kalau kita hanya fokus pada fisik, itu sudah menjadi ranah BPBD atau dinas terkait. FPRB hadir untuk memperkuat kesadaran masyarakat agar lebih siap menghadapi risiko bencana,” katanya.
Selain itu, Ariesto juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap program pengurangan risiko bencana. Ia berharap program-program OPD ke depan dapat memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas.
“Kalau ada dukungan partisipasi masyarakat dalam program OPD, tentu itu akan sangat membantu penguatan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Sementara Ketua FPRB Parigi Moutong Arifin Lamalindu, menekankan bahwa tujuan utama FPRB bukan menghentikan terjadinya bencana, melainkan mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.
Menurutnya, keberhasilan upaya mitigasi dapat dilihat dari berkurangnya jumlah korban jiwa maupun dampak sosial yang muncul saat bencana melanda.
“Kalau sebelumnya korban sampai 10 orang lalu bisa kita tekan menjadi lebih sedikit, itu sudah sebuah keberhasilan. Karena tugas kita menurunkan risiko bencana,” tegasnya.
Ia berharap dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan FPRB, termasuk rencana dukungan anggaran, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan edukasi, kampanye, dan penyadaran masyarakat.
“Dana yang ada nantinya harus dimanfaatkan untuk kerja-kerja kampanye dan edukasi masyarakat. Karena pengurangan risiko bencana harus dimulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.
