PALU, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kantor BPKP Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Palu, Rabu (6/5/2026).
Penandatanganan kerja sama strategis itu dilakukan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat penerapan good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
“Kami berharap melalui sinergi ini tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, sekaligus peningkatan kualitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Erwin Burase.
Menurutnya, nota kesepahaman itu juga menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat mitigasi risiko guna mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini.
Bupati menilai, birokrasi yang efisien dan responsif sangat dibutuhkan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan pembangunan daerah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam membangun sinergi penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia menyoroti tantangan pengelolaan wilayah Parigi Moutong yang cukup luas dengan cakupan 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan, sehingga membutuhkan sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat.
Di era keterbukaan informasi saat ini, Agus menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Sekarang pengawasan ada di mana-mana. Salah sedikit saja bisa langsung viral di media sosial. Karena itu pemerintah dituntut memiliki akuntabilitas yang luar biasa,” ungkapnya.
Menariknya, BPKP menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam proses pendampingan kepada pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen untuk mendampingi. Istilahnya kami ubah dari ‘pengawasan’ menjadi ‘pengawalan’ agar lebih nyaman. Kami ingin memastikan tata kelola berjalan baik dan Inspektorat benar-benar menjadi tangan kanan Bupati,” tambah Agus.
Ia juga menegaskan bahwa BPKP membuka ruang konsultasi seluas-luasnya bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, baik secara formal maupun informal, terutama terkait manajemen risiko dan pengelolaan keuangan daerah.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.
Prosesi penandatanganan turut disaksikan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di antaranya Inspektur Inspektorat, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Plt Kepala Dinas PUPRP, Plt Kepala Dinas Kominfo, Kabag Hukum, Kabag Kerjasama, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo bidang IKP, dan Dinas Perhubungan.
