Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong menandai penutupan masa persidangan II sekaligus pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2025–2026, Selasa (30/04/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah daerah dan legislatif menegaskan pentingnya kolaborasi kuat untuk mendorong kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Parigi Moutong yang diwakili Wakil Bupati Abdul Sahid, dalam sambutan yang dibacakan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kontribusi pemikiran, saran, dan pendapat selama pembahasan rancangan peraturan daerah pada masa sidang sebelumnya.
“Atas nama jajaran eksekutif, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih DPRD dalam setiap pembahasan ranperda yang diajukan pemerintah daerah,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap, pada masa persidangan III, DPRD dapat terus melahirkan produk hukum yang berdampak nyata bagi kemajuan Parigi Moutong, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD untuk terus memberikan kritik dan saran konstruktif sebagai dorongan bagi pemerintah daerah agar bekerja lebih optimal.
Ia menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, sekaligus menjadi modal penting menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Mustakim Kono memaparkan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, capaian pendapatan daerah yang mencapai 94,39 persen layak diapresiasi karena menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hal strategis yang perlu segera dibenahi.
“Secara umum kami mengapresiasi, tetapi ada beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Pansus menilai LKPJ tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, baik dari sisi kebijakan maupun teknis operasional. Meski begitu, sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari administrasi publik, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelayanan masyarakat.
Beberapa rekomendasi utama yang disampaikan antara lain penempatan pejabat sesuai kompetensi, peningkatan pelayanan di RSUD Anuntaloko Parigi yang dinilai belum optimal, hingga percepatan renovasi fasilitas kesehatan yang masih terbengkalai.
Selain itu, Pansus juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur oleh Dinas PUPR, penguatan stabilitas pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, serta pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terukur.
Pelaksanaan program infrastruktur dasar juga dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan efektivitas agar lebih tepat sasaran.
Pansus DPRD berharap seluruh rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini harus menjadi bahan evaluasi serius dan dilaksanakan secara nyata demi perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
