PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Tiga posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berpotensi masuk dalam agenda seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada akhir 2026.
Persiapan seleksi tersebut kini mulai dilakukan dengan penyusunan berbagai dokumen perencanaan yang menjadi tahapan awal pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Aktorismo Kay, mengatakan dua jabatan eselon II dipastikan mengalami kekosongan, yakni Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Selain kedua jabatan tersebut, Pemkab Parigi Moutong juga mengusulkan jabatan Asisten Administrasi Umum atau Asisten III Sekretariat Daerah untuk turut masuk dalam seleksi terbuka.
Aktorismo mengatakan, usulan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari hasil koordinasi awal, seleksi jabatan Asisten III dimungkinkan dilaksanakan pada akhir tahun ini.
Hal itu berkaitan dengan masa purna tugas pejabat yang saat ini menduduki jabatan tersebut, Yusnaeni, yang dijadwalkan memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2027.
“Hasil koordinasi awal kami dengan BKN, dimungkinkan jabatan Asisten III ikut diseleksi akhir tahun ini. Hal itu karena pejabat saat ini, Ibu Yusnaeni, akan memasuki purna tugas pada 1 Januari 2027,” ujar Aktorismo saat ditemui di Parigi, Selasa (22/9/2026).
Meski proses seleksi dapat diselesaikan pada akhir 2026, pelantikan pejabat terpilih untuk jabatan Asisten III belum dapat dilakukan sebelum pejabat lama resmi memasuki masa pensiun.
“Pelantikannya wajib dilakukan di tahun 2027 setelah pejabat yang bersangkutan pensiun, meskipun proses seleksinya sudah rampung akhir tahun ini,” jelasnya.
Aktorismo juga memastikan peserta yang sebelumnya telah mengikuti seleksi terbuka untuk 19 jabatan masih memiliki kesempatan untuk kembali mendaftar. Kesempatan tersebut berlaku sepanjang calon peserta memenuhi persyaratan serta kualifikasi yang ditetapkan dalam seleksi terbaru.
Termasuk peserta yang sebelumnya berhasil masuk tiga besar namun belum dilantik. Mereka tetap diperbolehkan mengikuti seleksi untuk tiga jabatan yang akan dibuka tersebut.
“Selama belum ada pelantikan resmi, kepastian posisi mereka belum ada. Jadi secara aturan sah dan diperbolehkan jika mereka ingin mencoba melamar di tiga posisi baru ini,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, seleksi terbuka JPTP akan dilakukan melalui sejumlah tahapan. Proses tersebut meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi manajerial melalui assessment center, serta uji kompetensi teknis berupa penulisan makalah dan wawancara.
Bagi peserta yang sebelumnya telah mengikuti uji kompetensi manajerial pada seleksi terdahulu, BKPSDM memberikan pilihan untuk menggunakan nilai assessment center sebelumnya atau mengikuti kembali tes tersebut.
Apabila peserta memilih mengikuti assessment center kembali, maka nilai terbaru yang diperoleh akan menjadi dasar penilaian.
Namun, ketentuan berbeda berlaku pada uji kompetensi teknis. Menurut Aktorismo, seluruh peserta wajib mengikuti tahapan tersebut tanpa pengecualian.
“Berbeda dengan uji kompetensi manajerial, untuk kompetensi teknis sifatnya wajib diikuti oleh seluruh peserta tanpa terkecuali. Sebab, materi yang diuji berkaitan langsung dengan portofolio dan kapasitas teknis pada jabatan spesifik yang dilamar,” ujarnya.
