PALU, Timursulawesi.id — Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung percepatan Program Asta Cita Presiden 3 Juta Rumah di Sulawesi Tengah.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, saat menghadiri Rapat Percepatan Pelaksanaan Program Asta Cita Presiden 3 Juta Rumah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Senin (28/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Erwin didampingi Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, serta Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Andri Wijaya.
Rapat koordinasi dan konsolidasi strategis itu dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, para bupati/wali kota, kepala Bappelitbangda, serta kepala dinas perumahan dan permukiman se-Sulawesi Tengah.
Kehadiran Pemkab Parigi Moutong menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan RTLH memiliki peran penting dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah.
Menurutnya, penataan kawasan permukiman dan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan penanganan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Erwin Burase menyatakan Pemkab Parigi Moutong akan segera mengambil sejumlah langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pemutakhiran dan validasi data RTLH. Erwin menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Bappelitbangda untuk merapikan data calon penerima manfaat secara by name by address, terutama masyarakat yang berada di kantong-kantong kemiskinan dan wilayah terpencil.
Pemkab juga akan memberikan dukungan terhadap kelancaran logistik dan administrasi. Hal ini mencakup kemudahan proses verifikasi lapangan hingga percepatan administrasi perbankan bagi warga penerima bantuan program stimulan perumahan.
Selain itu, Pemkab Parigi Moutong akan melakukan penyelarasan program daerah untuk periode 2026–2027 dengan program perumahan pemerintah provinsi melalui Program Berani Sejahtera serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyambut baik arahan Bapak Gubernur. Penanganan RTLH ini sangat linier dengan upaya kita menurunkan angka kemiskinan di Parigi Moutong,” tegas Erwin.
Ia menegaskan Pemkab Parigi Moutong akan memperkuat kolaborasi dengan Balai Perumahan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar bantuan perumahan, baik melalui BSPS maupun pembangunan rumah jadi, dapat disalurkan secara optimal kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut, Pemkab Parigi Moutong berharap pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan sehat dapat dilakukan secara bertahap.
Program tersebut sekaligus diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.
