PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Dukungan terhadap penguatan pembangunan berbasis desa kembali ditegaskan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Dalam Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi Golkar menilai pertanggungjawaban APBD bukan sekadar dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan sikap dan pandangan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Fraksi Golkar menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada besarnya serapan anggaran, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menghadirkan perubahan dan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat komitmen menjalankan visi Kabupaten Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan dengan menempatkan desa sebagai fondasi utama pembangunan.
Menurut Fraksi Golkar, pembangunan dari desa harus menjadi strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperluas akses pelayanan publik, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
“Desa harus menjadi titik awal pembangunan. Kebijakan daerah harus mampu memperkuat ekonomi desa, meningkatkan pelayanan publik, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Fraksi Golkar dalam pandangan akhirnya.
Setelah melalui proses pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan pemerintah daerah serta mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Fraksi Partai Golkar secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda.
Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pelaksanaan program prioritas, dan memastikan setiap kebijakan yang menggunakan anggaran daerah mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Parigi Moutong.
