Erwin Burase Segarkan Birokrasi, Dua Pejabat Eselon II Dikukuhkan

PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Penguatan kinerja pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam menata kembali struktur birokrasi daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui pengukuhan dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pengambilan sumpah Pejabat Fungsional, serta penunjukan sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan strategis.

Prosesi pengukuhan dan penyerahan tugas tersebut berlangsung di Kantor Camat Mepanga, Kamis (5/11/2026). Penataan organisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat efektivitas kerja, meningkatkan profesionalisme aparatur, sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal.

Dalam agenda tersebut, dua pejabat yang mendapat perhatian utama adalah Sunarti, S.Pd., M.Pd. yang resmi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Irwan, S.KM., M.Kes. sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida).

Pengangkatan Sunarti merupakan hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026. Hasil seleksi tersebut sebelumnya diumumkan melalui Pengumuman Nomor: 23/Pansel/Selter-JPTP/PM/2026 tertanggal 18 September 2026.

Kedua pejabat tersebut diharapkan mampu membawa perubahan positif pada sektor yang dipimpinnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut semakin meningkatkan kualitas pendidikan, sedangkan Bapperida diharapkan memperkuat perencanaan pembangunan yang terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Selain pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan sejumlah Pejabat Fungsional. Mereka berasal dari berbagai bidang, mulai dari penata kelola penanaman modal, tenaga perencana, hingga tenaga promosi kesehatan yang akan memperkuat pelaksanaan tugas teknis di lingkungan perangkat daerah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Erwin Burase juga menunjuk 16 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengemban tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada sejumlah jabatan administrator Eselon III/a.

Berikut daftar pejabat yang menerima penugasan sebagai Plt:

1. Adrudin Nur, S.Pd., M.Si., sebagai Plt Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.
2. Narjan Jibran, S.T., sebagai Plt Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda.
3. Muhammad Adri Januar, S.E., sebagai Plt Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.
4. Niluh Elizabeth, S.E., sebagai Plt Camat Sausu.
5. Iwat Heryadi, S.E., sebagai Plt Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.
6. Muhammad Ishak H.S., M.Si., sebagai Plt Sekretaris Inspektorat Daerah.
7. Rayani, S.H., sebagai Plt Sekretaris BKPSDM.
8. Roni Alexander Lela, S.P., sebagai Plt Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
9. Rahmatia, S.P., sebagai Plt Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10. Iqbal Karim, S.IK., sebagai Plt Sekretaris Bappelitbangda.
11. Hasni Jimpa, S.E., sebagai Plt Sekretaris Dinas Perhubungan.
12. Miandari, S.KM., M.AP., sebagai Plt Sekretaris Badan Kesbangpol.
13. Andi Lendika Soristiawan, S.AP., sebagai Plt Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
14. Yasir Sam, S.KM., sebagai Plt Sekretaris Dinas Kesehatan.
15. Ibrahim, S.E., M.AP., sebagai Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Aristo, S.Pd., M.AP., sebagai Plt Sekretaris BPBD.

Penunjukan para Plt tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan di masing-masing perangkat daerah. Dengan penempatan aparatur pada posisi strategis, roda organisasi diharapkan tetap berjalan efektif tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan atau kehormatan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan hasil kerja nyata.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dikukuhkan maupun menerima penugasan agar mengedepankan profesionalisme, menjaga integritas, serta menunjukkan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Setiap pejabat juga dituntut mampu menghadirkan gagasan dan solusi inovatif dalam menjawab berbagai persoalan pemerintahan maupun kebutuhan masyarakat.

Melalui penyegaran struktur birokrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, pelaksanaan program pembangunan lebih terarah, dan kualitas pelayanan publik terus meningkat.

Dengan demikian, kehadiran pemerintah diharapkan semakin dirasakan masyarakat secara nyata, baik di wilayah pesisir maupun kawasan pegunungan Parigi Moutong.