PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Setelah hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2026 diumumkan, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase meminta proses pelantikan pejabat terpilih tidak lagi berlarut-larut.
Erwin menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera menuntaskan seluruh proses administratif agar pejabat hasil Selter JPT 2026 dapat segera dilantik.
Arahan tersebut disampaikan Erwin saat dihubungi melalui sambungan telepon ketika berada di Jakarta, Rabu (23/9/2026). Sebelumnya, hasil penilaian akhir Selter JPT Pratama Parigi Moutong 2026 telah diumumkan melalui BKPSDM pada 18 September 2026.
Menurut Erwin, seluruh tahapan seleksi yang telah selesai harus segera ditindaklanjuti. Pengisian jabatan tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut setelah proses seleksi dan pengumuman hasil dilakukan.
Selain mempercepat pelantikan hasil Selter JPT 2026, Erwin juga meminta BKPSDM mempersiapkan proses seleksi terbuka untuk tiga jabatan yang masih atau akan mengalami kekosongan.
“Umumkan saja. Setelah di publik, bagaimana tanggapan dari masyarakat. Lebih cepat, lebih bagus, itulah intinya,” kata Erwin.
Ia juga meminta jabatan administrator di bawah eselon II yang mengalami kekosongan turut ditata dan segera diisi. Langkah itu dinilai penting agar tidak terjadi kekosongan berkepanjangan dalam struktur pemerintahan daerah.
“Saya minta itu lantik semua, supaya tidak ada kekosongan. Satu kali sudah selesai,” ujarnya.
Tiga jabatan yang dipersiapkan untuk mengikuti seleksi terbuka tersebut yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Asisten Administrasi Umum atau Asisten III.
Erwin mengatakan proses permohonan persetujuan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuka seleksi tiga jabatan tersebut telah berjalan. Karena itu, setelah persetujuan diterbitkan, ia meminta BKPSDM segera membuka dan mengumumkan proses seleksi kepada publik.
“Kalau sudah keluar (persetujuannya), secepatnya dibuka. Sebaiknya kalau diharapkan, kalau bisa tidak terlalu lama terjadi kekosongan itu,” tegasnya.
Dengan demikian, agenda penataan birokrasi Pemkab Parigi Moutong tidak hanya menyangkut pelantikan pejabat dari hasil Selter JPT 2026, tetapi juga antisipasi terhadap jabatan yang kosong maupun yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun.
Plt. Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Aktorismo Kay, membenarkan saat ini terdapat dua jabatan kepala perangkat daerah yang telah kosong, yakni Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menurut Aktorismo, BKPSDM tengah menyusun dokumen perencanaan untuk kemudian disampaikan kepada BKN sebagai bagian dari proses memperoleh rekomendasi persetujuan pelaksanaan seleksi terbuka tiga jabatan tersebut.
“Pertama Kepala Dinas Sosial dan kedua Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat ini sedang disusun dokumen perencanaan yang akan disampaikan ke BKN dalam hal Pemda mendapatkan rekomendasi persetujuan melakukan seleksi terbuka terhadap tiga jabatan,” jelas Aktorismo, Selasa (22/9/2026).
Jabatan ketiga yang diproyeksikan masuk dalam seleksi terbuka adalah Asisten Administrasi Umum atau Asisten III.
Posisi tersebut dipersiapkan karena pejabat yang saat ini mendudukinya, Yusnaeni, dijadwalkan memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2027.
Namun, terdapat ketentuan khusus terkait waktu pelantikan untuk jabatan tersebut. Aktorismo menjelaskan, meskipun seleksi terbuka dapat dilaksanakan pada akhir 2026, pejabat baru belum dapat dilantik sebelum pejabat lama menyelesaikan masa tugasnya.
“Kalaupun proses lelangnya atau seleksi terbuka ini dilakukan akhir tahun ini, pelantikannya wajib dilakukan setelah Ibu Yusnaeni dinyatakan selesai. Berarti harus dilakukan di tahun 2027,” jelasnya.
Aktorismo juga menjelaskan peluang peserta yang sebelumnya mengikuti Selter JPT untuk 19 jabatan di Parigi Moutong kembali mengikuti seleksi tiga jabatan yang akan dibuka.
Menurutnya, peserta seleksi sebelumnya tetap dapat mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman seleksi baru. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi peserta yang sebelumnya masuk tiga besar tetapi belum dilantik.
“Yang sudah lulus pun, yang dinyatakan lulus di pengumuman kemarin masuk dalam tiga besar, itu bisa saja melangkah jika belum dilantik,” ungkapnya.
Dengan ketentuan tersebut, peserta yang sebelumnya mengikuti Selter JPT 2026 dan belum dilantik tidak otomatis kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi jabatan lainnya. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dan ketentuan seleksi terbuka JPT yang berlaku.
Untuk tahapan kompetensi manajerial, peserta yang sebelumnya telah mengikuti seleksi terbuka JPT pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dimungkinkan tidak kembali mengikuti assessment center, dengan menggunakan nilai yang telah diperoleh sebelumnya sesuai ketentuan.
Meski demikian, peserta tetap diberikan pilihan untuk mengikuti kembali tahapan kompetensi manajerial tersebut.
“Kalau yang bersangkutan mau ikut tahapan kompetensi manajerial, boleh juga. Berarti nilai yang baru yang digunakan,” jelas Aktorismo.
Sementara kompetensi teknis wajib kembali diikuti karena jabatan yang dilamar berbeda dengan jabatan yang sebelumnya diikuti.
“Kompetensi teknis itu wajib. Karena ini sudah menyangkut yang diuji kapasitas teknis di jabatan yang dilamar,” katanya.
Adapun rangkaian seleksi nantinya mencakup seleksi administrasi, kompetensi manajerial melalui assessment center, serta kompetensi teknis melalui wawancara dan pemaparan makalah oleh panitia seleksi.
Dengan arahan Bupati Erwin Burase tersebut, BKPSDM kini menghadapi dua agenda kepegawaian yang berjalan beriringan, yakni menuntaskan administrasi pelantikan hasil Selter JPT 2026 sekaligus mempersiapkan seleksi terbuka tiga jabatan berikutnya.
Hasil akhir Selter JPT 2026 sendiri telah diumumkan secara resmi oleh BKPSDM Parigi Moutong melalui Pengumuman Nomor 23/Pansel/Selter-JPTP/PM/2026.
