PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat integrasi layanan pertanahan ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus mendorong percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Adrudin Nur, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (8/9/2026).
Rapat itu melibatkan Asisten III Setda, Inspektur Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta sejumlah pihak terkait urusan pertanahan.
Pembahasan tidak hanya menyoroti perkembangan kedua agenda tersebut, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antar-OPD dan mengidentifikasi berbagai kendala yang masih membutuhkan tindak lanjut.
Adrudin Nur meminta setiap OPD terkait tidak datang dengan tangan kosong pada rapat koordinasi berikutnya. Masing-masing perangkat daerah diminta menyiapkan laporan mengenai progres pelaksanaan sekaligus kendala yang dihadapi di lapangan.
Menurutnya, pemaparan tersebut penting untuk memastikan bagian-bagian yang masih belum lengkap dapat segera diketahui, sekaligus menentukan langkah penyelesaian yang harus dilakukan.
“Pada rapat berikutnya masing-masing OPD terkait sudah memaparkan progres pelaksanaan beserta kendalanya,” tegas Adrudin.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian agenda integrasi layanan pertanahan dengan MPP serta RDTR yang terhubung dengan sistem OSS.
Pemkab Parigi Moutong menargetkan proses tersebut berjalan lebih terarah dan terpadu, sehingga tidak hanya memperkuat koordinasi antar-OPD, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
