PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Rangkaian pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap akhir setelah seluruh fraksi di DPRD menyampaikan pandangan akhirnya dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026). Agenda tersebut menjadi momentum penyampaian sikap politik fraksi terhadap arah pengelolaan anggaran daerah ke depan.
Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong itu dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, pimpinan dan anggota DPRD, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers.
Dalam pendapat akhirnya, seluruh fraksi DPRD secara umum mendorong agar perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta memastikan anggaran benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, serta keberpihakan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sementara Fraksi NasDem meminta agar setiap pergeseran anggaran dilakukan secara terbuka dan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Fraksi Golkar mengingatkan agar setiap program yang dibiayai melalui APBD memiliki sasaran, manfaat, dan indikator keberhasilan yang jelas. Sedangkan Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur serta mengembangkan sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan perekonomian daerah.
Selanjutnya, Fraksi PKB menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sektor pendidikan, dan kesehatan. Fraksi Perindo juga menekankan penguatan ekonomi daerah melalui sektor pertanian, koperasi, perdagangan, serta pengembangan pariwisata.
Sementara itu, Fraksi Keadilan Rakyat meminta pemerintah daerah melakukan pengendalian belanja secara efektif, memastikan pembangunan berjalan merata, serta memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi. Masukan tersebut diharapkan menjadi pedoman agar pelaksanaan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan agar seluruh rekomendasi fraksi menjadi bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan perubahan APBD serta memperkuat kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
