PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai memperkuat langkah antisipasi melalui kesiapsiagaan lintas sektor. Strategi penanganan tersebut menjadi fokus dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Kantor BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (26/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, secara virtual dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, UPT BMKG Palu, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa. Sementara Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Rivai, bersama Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengikuti kegiatan dari Kantor BPBD.
Dalam rakor tersebut, Moh. Rivai menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla, terutama di wilayah bagian utara yang membentang dari Kecamatan Palasa hingga Kecamatan Moutong.
“Untuk Kabupaten Parigi Moutong, kita menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla dari wilayah Kecamatan Palasa sampai Kecamatan Moutong, karena sampai saat ini belum turun hujan,” ujar Rivai.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dalam menghadapi dampak musim kemarau, khususnya dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.
Ia juga menginstruksikan agar layanan darurat Call Center 112 terus diperkenalkan kepada masyarakat sebagai saluran pelaporan cepat apabila terjadi kondisi darurat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
“Segera ke titik-titik wilayah yang mengalami kekeringan. Standby-kan semua mobil tangki yang bisa menyuplai air bersih. Gunakan seluruh kekuatan yang ada untuk membantu masyarakat,” tegas Zulfinasran.
Selain memastikan kebutuhan air bersih, pemerintah daerah juga meminta perangkat daerah sektor pertanian melakukan pendataan terhadap lahan yang berpotensi terdampak kekeringan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui luas areal terdampak sekaligus memperkirakan potensi penurunan hasil produksi pertanian.
Di sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum melalui bidang Cipta Karya dan Bina Sumber Daya Air (SDA) bersama OPD terkait diminta segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk membahas penyediaan pompa air guna mendukung distribusi air ke jaringan irigasi yang membutuhkan.
Sementara dari bidang kesehatan, Dinas Kesehatan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya penyakit yang berkaitan dengan kondisi kekeringan.
“Dampak kekeringan terhadap kondisi kesehatan masyarakat juga harus kita antisipasi dan dijaga,” kata Zulfinasran.
Tak hanya itu, Dinas Ketahanan Pangan juga diminta melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terganggunya produksi pertanian yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, seluruh unsur terkait juga diminta menyiapkan personel, sarana pendukung, serta pembagian tugas yang jelas agar penanganan dampak kekeringan maupun karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sis Aljufri Palu, Taufiq Hidayah, menjelaskan bahwa kondisi iklim di Kabupaten Parigi Moutong perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, September menjadi salah satu periode puncak musim kemarau sehingga potensi kekeringan dan karhutla harus terus diwaspadai.
Berdasarkan prakiraan BMKG, dalam beberapa hari ke depan masih terdapat peluang hujan di sejumlah wilayah bagian selatan Parigi Moutong, khususnya Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Utara, dan beberapa wilayah lainnya.
Potensi hujan tersebut diperkirakan berlangsung hingga sekitar 29 Agustus. Namun setelah periode tersebut, kondisi cuaca diprediksi kembali lebih kering mulai 1 September dan beberapa hari berikutnya.
BMKG juga mengingatkan bahwa potensi karhutla masih cukup tinggi, terutama di wilayah bagian utara Parigi Moutong. Daerah yang menjadi perhatian meliputi Kecamatan Palasa, Tinombo, Bolano, hingga Kecamatan Moutong dan wilayah sekitarnya.
Taufiq menyampaikan, perkembangan potensi karhutla akan terus dipantau dan diperbarui oleh BMKG setiap pekan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah mitigasi maupun penanganan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memastikan hasil rakor akan ditindaklanjuti melalui kesiapsiagaan bersama seluruh sektor, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih, perlindungan sektor pertanian, penguatan ketahanan pangan, pemantauan kesehatan masyarakat, hingga pencegahan dan penanganan karhutla.
Upaya tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi dampak fenomena El Nino, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi cuaca kering berlangsung.
