Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Ratusan warga Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, mendesak Pemerintah Daerah segera mengambil langkah nyata memulihkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang ditimbulkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang telah berlangsung cukup lama.
Kerusakan jalan, lahan pertanian yang tidak lagi produktif, hingga ratusan rumah warga yang terus terdampak genangan air menjadi alasan utama masyarakat Desa Air Panas meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan PETI yang dinilai telah merugikan kehidupan warga.
Desakan tersebut disampaikan juru bicara masyarakat yang juga Ketua BPD Air Panas, Sugeng, saat menyampaikan aspirasi di hadapan sejumlah unsur Forkopimda yang melakukan kunjungan ke Desa Air Panas, Senin (3/8/2026).
Menurut Sugeng, kekecewaan masyarakat terhadap aktivitas PETI semakin besar karena hingga kini belum ada solusi jelas dari pihak-pihak terkait. Dampaknya, ratusan rumah warga kerap terendam air dan ratusan hektare lahan pertanian mengalami kelumpuhan.
“Kami inginkan pemerintah daerah jangan hanya memberikan janji, tetapi benar-benar memperhatikan kondisi kami, karena kami juga bagian dari masyarakat Parigi Moutong,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sampai saat ini belum ada pertemuan langsung antara masyarakat terdampak dengan para pemilik koperasi yang mengelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah tersebut.
“Coba bayangkan, sampai hari ini para pemilik koperasi IPR yang ada belum pernah bertemu langsung dengan masyarakat Air Panas,” ujarnya.
Sugeng menambahkan, dampak aktivitas PETI tidak hanya merusak lingkungan dan mengganggu sektor pertanian, tetapi juga mulai menghambat aktivitas pendidikan anak-anak. Perubahan jalur aliran sungai akibat aktivitas tersebut membuat akses menuju sekolah terganggu.
“Anak-anak kami yang pergi sekolah sudah terganggu karena jalur sungai tidak lagi melewati jembatan. Bahkan guru-guru juga tidak bisa menggunakan kendaraan roda dua karena luapan air sudah mencapai lutut orang dewasa,” jelasnya.
Sementara itu, tim advokasi masyarakat Air Panas, Mohammad Ridwan, meminta Pemerintah Daerah segera merespons kerugian yang dialami warga akibat aktivitas PETI.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan penghitungan menyeluruh terhadap dampak lingkungan, termasuk kerusakan lahan pertanian serta jumlah rumah warga yang terdampak.
“Pemerintah daerah kami minta menghitung kembali kerugian lingkungan akibat PETI, seperti kerusakan lahan pertanian dan berapa jumlah rumah warga yang menjadi korban,” katanya.
Ridwan menyebutkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Parigi Moutong agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius.
“Kami akan menyurat secara resmi kepada Pemda dan menghadap DPRD untuk membicarakan solusi terbaik terkait aktivitas PETI yang sudah merugikan masyarakat luas,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dapat menata dan mengatur aktivitas pertambangan secara lebih baik agar persoalan serupa tidak terus berulang dan menjadi konflik berkepanjangan.
“Harapan kami bukan hanya masyarakat Desa Kayuboko dan Air Panas yang diperhatikan, tetapi juga masyarakat di wilayah hilir sungai yang turut menerima dampaknya,” pungkas Ridwan.
