Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi, termasuk likuifaksi, gempa bumi, hingga tsunami. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah memastikan temuan terbaru terkait kerawanan bencana akan menjadi dasar pembaruan dokumen kebencanaan dan penataan ruang wilayah.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Rivai, usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Kerentanan Bencana Geologi dan Hidrometeorologi di Parigi Moutong, Rabu (22/7/2026).
Rivai menjelaskan, hasil kajian terbaru mengenai potensi likuifaksi menjadi perhatian serius karena belum sepenuhnya tercantum dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, temuan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen kebencanaan daerah agar lebih sesuai dengan kondisi dan potensi ancaman yang ada di lapangan.
“Hasil penelitian ini akan kami masukkan ke dalam KRB Parigi Moutong. Untuk pemetaan wilayah rawan, kami akan berkoordinasi dengan Badan Geologi agar mendapatkan dukungan pemetaan secara lebih detail,” ujar Rivai.
Ia mengatakan, selain memperbarui dokumen KRB, hasil pemetaan kawasan rawan bencana nantinya akan disampaikan kepada Bupati Parigi Moutong sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan maupun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Rivai menegaskan, penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi kerugian dan dampak yang dapat ditimbulkan akibat bencana di masa mendatang.
Ia menambahkan, upaya pengurangan risiko bencana di wilayah yang memiliki potensi ancaman geologi maupun hidrometeorologi tidak dapat dilakukan secara cepat dan hanya mengandalkan satu instansi.
Menurutnya, mitigasi membutuhkan proses berkelanjutan yang mencakup peningkatan literasi kebencanaan, edukasi masyarakat, penguatan sistem kesiapsiagaan, hingga penerapan tata ruang yang sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.
“BPBD tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus melibatkan seluruh unsur, mulai dari OPD, Forum Pengurangan Risiko Bencana, organisasi kemasyarakatan, hingga insan media,” tegasnya.
Rivai berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus membangun sistem mitigasi yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
