PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Parigi Moutong memberikan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, Perindo meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada laporan pertanggungjawaban, tetapi memastikan setiap anggaran yang dikelola mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fraksi Perindo dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong saat penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Fraksi Perindo menilai APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah yang harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Perindo, keberhasilan pelaksanaan APBD bukan hanya diukur dari terselesaikannya administrasi keuangan, tetapi dari sejauh mana program pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Perindo mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan, memperbaiki pengelolaan keuangan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjalankan berbagai program strategis seperti pemberdayaan UMKM, pengendalian stunting, dan peningkatan PAD.
Namun, Perindo mengingatkan agar seluruh komitmen tersebut tidak berhenti sebagai rencana, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang menyentuh langsung masyarakat.
Fraksi Perindo memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas belanja daerah dan pemanfaatan SILPA. Pemerintah daerah diminta memastikan setiap sisa anggaran dapat digunakan secara tepat untuk mendukung program prioritas pembangunan.
Selain itu, percepatan penyelesaian proyek fisik juga menjadi perhatian agar pembangunan tidak mengalami keterlambatan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Perindo juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor pertanian, perikanan, serta UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Fraksi Perindo menegaskan dukungan terhadap pemerintah daerah tetap berjalan seiring dengan kewajiban DPRD dalam mengawal setiap kebijakan.
Menurut Perindo, masyarakat membutuhkan pemerintah yang terus bekerja, terbuka terhadap kritik, dan konsisten melakukan perbaikan demi pelayanan publik yang lebih baik.
Fraksi Perindo menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan hanya menyelesaikan kewajiban administrasi, tetapi menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Partai Perindo secara resmi menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Perindo berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga pembangunan Kabupaten Parigi Moutong semakin maju, berkeadilan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
