PALU, Timursulawesi.id – Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menegaskan pentingnya soliditas dan kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD) setelah melantik tujuh pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II.b. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Palu untuk memperkuat mesin birokrasi dalam mengawal percepatan Program 88 yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Pelantikan berlangsung di Gedung Kesenian Kota Palu, Senin (15/6/2026), dan dihadiri Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, Sekretaris Daerah Kota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, unsur Forkopimda, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Ketujuh pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/1455/BKPSDM/2026 tanggal 15 Juni 2026 tersebut adalah Moh. Fahri sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Lingkungan Kota Palu, Rahmat Mustafa sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Ismayadin Dj. Parigade sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Irvan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu, Bachtiar sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu, Dr. Ahmad Rijal Arma sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu, serta Dr. Muhlis sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
Dalam sambutannya, Hadianto Rasyid menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa seluruh pejabat yang terpilih telah melalui tahapan seleksi yang panjang dan dilakukan secara objektif untuk menghasilkan figur terbaik yang mampu mendukung agenda pembangunan Kota Palu.
“Tentunya saya menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, baik sebagai staf ahli, asisten, maupun kepala OPD. Proses seleksi ini telah berlangsung sejak awal hingga akhir dan kami melakukan penilaian seobjektif mungkin,” ujar wali kota.
Menurut Hadianto, tantangan birokrasi saat ini tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga memastikan setiap program yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat direalisasikan secara maksimal. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah dituntut mampu menjawab ekspektasi publik dan mengawal visi pembangunan yang telah memperoleh legitimasi melalui proses demokrasi.
Ia menegaskan bahwa Program 35 dan Program 53 yang kemudian terintegrasi menjadi Program 88 merupakan agenda pembangunan yang wajib dikawal bersama oleh seluruh perangkat daerah.
“Program 35 dan 53 yang terakumulasi menjadi Program 88 merupakan satu kesatuan program yang wajib dan harus dikawal oleh kita semua,” tegasnya.
Wali kota menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi dan pelantikan telah dilaksanakan secara terbuka dengan pendampingan berbagai pihak, termasuk Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta Kepala BKPSDM Kota Palu. Tahapan tersebut juga diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat yang dilantik.
Karena itu, Hadianto meminta para kepala perangkat daerah menjadikan pakta integritas sebagai komitmen nyata dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan.
“Kita memiliki keinginan yang sama untuk membawa Kota Palu semakin maju dengan keterbatasan waktu yang kita miliki. Olehnya, tim kerja yang saya tetapkan harus mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kita adalah satu kesatuan, jangan bekerja sendiri-sendiri. Lakukan kerja lintas OPD untuk menopang pelaksanaan tugas di lingkungan masing-masing,” pesannya.
Secara khusus, wali kota mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar memanfaatkan amanah tersebut sebagai ruang pengabdian terbaik bagi masyarakat. Ia juga memberikan motivasi kepada aparatur yang belum memperoleh kesempatan menduduki jabatan serupa agar tetap menunjukkan kinerja terbaik.
“Pastikan jabatan ini dijadikan kesempatan yang baik. Tidak ada orang yang sempurna. Kita diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Bagi yang belum dilantik, yakinlah bahwa Allah Maha Berkehendak. Pastikan terus melakukan kerja-kerja yang baik, karena dengan kerja yang baik itu Allah akan mengantarkan kemuliaan-Nya kepada kita,” tutup Hadianto.
