POSO, Timursulawesi.id – Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga stabilitas daerah dan memastikan program pembangunan berjalan optimal. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Resort Siuri, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., tersebut dihadiri Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM., Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta, S.H., M.Sc., P.Sc., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Bupati Poso, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Wakapolres Poso Kompol Suriadi, S.H., M.M., serta para kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kabupaten Poso yang dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan tersebut menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi sebagai momentum mempererat hubungan kerja antarpemerintah daerah dan seluruh unsur terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM., menyampaikan bahwa kepercayaan menjadi tuan rumah merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Poso.
Ia berharap seluruh peserta dapat merasa nyaman selama berada di Poso. Lebih dari itu, pertemuan tersebut diharapkan mampu membangun suasana kebersamaan yang semakin memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Verna, koordinasi lintas sektor memiliki peran strategis dalam menyelaraskan program, menyatukan persepsi, serta memperkuat komunikasi antarlembaga. Berbagai persoalan daerah, kata dia, tidak dapat diselesaikan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi dan dukungan bersama sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut adalah pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya berjalan tertib dan tepat sasaran
Pembentukan tim terpadu yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri dinilai perlu untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Langkah ini diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, pembelian dalam jumlah berlebihan menggunakan jeriken, hingga praktik pengetapan yang berpotensi mengganggu distribusi bagi masyarakat yang berhak.
Selain persoalan BBM, rapat juga membahas defisit daya listrik dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kedua persoalan tersebut memerlukan perhatian serta koordinasi antarlembaga agar penanganannya dapat berjalan efektif dan tidak menghambat aktivitas masyarakat.
Dari aspek keamanan dan ketertiban, sinergi lintas sektor juga dipandang penting untuk mendeteksi serta mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dengan koordinasi yang baik, setiap persoalan diharapkan dapat ditangani secara cepat, terukur, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Tidak hanya membahas persoalan keamanan dan pelayanan publik, pertemuan tersebut turut menyoroti dukungan terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional.
Program yang menjadi perhatian meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan akses pendidikan.
Pelaksanaan berbagai program tersebut diharapkan tidak sekadar memenuhi target, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perhatian khusus diperlukan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga masyarakat di kawasan tersebut dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan dan program pembangunan.
Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan agenda tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, sinergi lintas sektor diharapkan semakin kuat, baik dalam menyelesaikan persoalan daerah maupun mendukung program pembangunan. Upaya bersama tersebut juga diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi kelancaran pembangunan di Sulawesi Tengah.
