PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Pergantian pucuk pimpinan Polres Parigi Moutong membawa harapan baru bagi masyarakat agar penegakan hukum semakin tegas, transparan, dan tidak pandang bulu, terutama terhadap persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Di bawah kepemimpinan Kapolres baru, AKBP Heri Edrino Sihombing, S.I.K., M.H., masyarakat berharap berbagai program positif yang telah dijalankan pendahulunya, AKBP Hendrawan Agustian Nugraha, S.I.K., M.H., tetap dilanjutkan sekaligus diperkuat dengan langkah nyata dalam menjawab keresahan warga.
Harapan tersebut disampaikan Ridwan, anggota Karang Taruna Kelurahan Bantaya, Minggu (11/10/2026). Menurutnya, pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian semestinya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Pergantian Kapolres Parigi Moutong ini harus menjadi momentum untuk melanjutkan hal-hal positif yang telah dilakukan oleh Kapolres sebelumnya. Program dan upaya yang sudah berjalan dengan baik hendaknya dipertahankan, bahkan ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Ridwan.
Ia menilai, kesinambungan program menjadi hal penting agar pergantian pimpinan tidak menghambat upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Namun, menurutnya, keberhasilan kepemimpinan baru juga perlu diukur dari kemampuannya memahami persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
Ridwan berharap AKBP Heri Edrino Sihombing tidak hanya mengenali kondisi geografis wilayah hukum Polres Parigi Moutong, tetapi juga memahami dinamika sosial serta berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan serius.
“Kami berharap Kapolres yang baru tidak hanya memahami wilayah dari sisi geografis, tetapi juga mengetahui persoalan nyata yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Karena itu, ia mendorong jajaran kepolisian untuk lebih aktif turun ke lapangan, menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan warga, dan membangun komunikasi secara langsung. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya melihat kehadiran polisi saat terjadi persoalan, tetapi juga merasakan manfaat pelayanan dan perlindungan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
“Turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga, dan membangun komunikasi dengan masyarakat menjadi langkah penting agar penegakan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ridwan secara khusus menyoroti tiga persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari Kapolres baru, yakni aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), dugaan monopoli distribusi BBM bersubsidi, serta peredaran narkoba.
Menurutnya, ketiga persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Ia berharap kepolisian tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Persoalan PETI, dugaan monopoli BBM bersubsidi, dan peredaran narkoba harus menjadi perhatian serius. Kami berharap ada langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan yang jelas. Kepastian atas laporan yang disampaikan warga, menurutnya, merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
“Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan keresahan, tetapi tidak mendapatkan kepastian penanganan,” tambahnya.
Dalam pemberantasan narkoba, Ridwan berharap kepolisian menjalankan penindakan secara konsisten, termasuk mengungkap jaringan peredaran apabila ditemukan bukti yang cukup. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku tertentu, tetapi juga menjangkau pihak-pihak lain yang terbukti terlibat.
Sementara itu, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dan aktivitas PETI juga diminta ditelusuri secara menyeluruh. Penanganan kedua persoalan tersebut, menurut Ridwan, harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pemeriksaan terhadap fakta, bukti, serta pihak-pihak yang diduga terkait.
Perhatian khusus juga diarahkan pada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik ilegal. Ridwan meminta setiap informasi atau laporan mengenai dugaan tersebut diperiksa secara objektif dan transparan, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah maupun prosedur hukum yang berlaku.
“Jika ada dugaan keterlibatan oknum polisi dalam praktik monopoli BBM bersubsidi maupun dugaan membekingi aktivitas PETI, kami berharap hal itu diperiksa secara objektif. Jika terbukti, harus ada tindakan tegas sesuai aturan,” katanya.
Ridwan menegaskan, integritas penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Karena itu, ia berharap kepemimpinan AKBP Heri Edrino Sihombing mampu memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, tanpa membedakan latar belakang maupun posisi pihak yang diperiksa.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada keadilan dan keberanian dalam menindak pelanggaran,” tegasnya.
Bagi Ridwan, pergantian Kapolres bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan publik dan menjawab persoalan keamanan yang menjadi perhatian masyarakat. Harapan itu kini tertuju pada kepemimpinan baru Polres Parigi Moutong, agar setiap laporan dan keresahan warga memperoleh penanganan yang jelas sesuai ketentuan hukum.
