PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id — Perluasan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah membuat kebutuhan tenaga profesional di lingkungan BPBJ Parigi Moutong semakin mendesak. Saat ini, jumlah pejabat fungsional yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Parigi Moutong, Moh. Aflianto Hamzah, mengungkapkan pihaknya saat ini hanya memiliki tiga pejabat fungsional yang dapat dilibatkan dalam Pokja Pemilihan.
Jumlah tersebut masih sangat jauh dibandingkan kebutuhan yang disampaikan sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni sekitar 25 pejabat fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas pengadaan di daerah.
“Dari 25 yang diminta dari LKPP, pemenuhan kita hanya tiga yang ada,” ungkap Aflianto, Senin (6/10/2026).
Untuk menutupi keterbatasan tersebut, BPBJ juga mendapat dukungan sejumlah pejabat struktural dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah mengantongi sertifikat serta memenuhi syarat untuk dilibatkan dalam proses pengadaan.
Dengan dukungan tersebut, total personel yang saat ini dapat menopang kerja Pokja Pemilihan mencapai sekitar sembilan orang.
Keterbatasan personel menjadi perhatian tersendiri karena kewenangan Pokja Pemilihan kini semakin luas. Salah satunya menangani proses e-purchasing melalui e-katalog untuk paket pekerjaan tertentu, seiring perubahan regulasi pengadaan pemerintah.
Meski jumlah personel belum ideal, Aflianto memastikan kondisi tersebut sejauh ini belum sampai menghambat pelaksanaan proses pengadaan secara signifikan.
“Alhamdulillah, dengan keadaan tenaga yang ada sekarang masih bisa kita laksanakan,” katanya.
Namun, BPBJ tidak ingin kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Pihaknya mulai mendorong pemerintah daerah agar kebutuhan tenaga pengadaan menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap pembukaan penerimaan ASN.
Komunikasi dengan bagian terkait juga telah dilakukan agar ke depan tersedia formasi khusus yang dapat ditempatkan untuk memperkuat BPBJ, terutama pada fungsi pengadaan barang dan jasa.
“Kami berharap kalau ada pembukaan CPNS, dibukalah kuota untuk PBJ,” ujarnya.
Aflianto berharap setidaknya terdapat tambahan dua orang pada setiap penerimaan ASN yang dapat diarahkan untuk memperkuat fungsi pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, penambahan personel bukan semata untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses pengadaan berjalan optimal, profesional, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Terlebih, perubahan aturan pengadaan membuat tanggung jawab Pokja Pemilihan semakin besar. Dengan jumlah personel yang terbatas, beban kerja berpotensi semakin meningkat apabila tidak diimbangi tambahan SDM.
“Semoga ke depan paling tidak setiap penerimaan PNS ada tambahan untuk PBJ,” kata Aflianto.
