PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Persoalan keselamatan ibu dan anak menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Bersama Yayasan IPAS Indonesia, Pemkab Parigi Moutong mulai menyusun strategi yang lebih terukur untuk menekan angka kematian ibu dan anak melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) KIA dan Kerangka Kerja Daerah (KKD) KIA.
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan yang berlangsung di Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis (1/10/2026). Penyusunan kedua instrumen tersebut diarahkan agar upaya penurunan kematian ibu dan anak tidak sekadar menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program konkret di setiap perangkat daerah.
Parigi Moutong sendiri mendapat kepercayaan dari BAPPENAS dan Kementerian Kesehatan sebagai daerah percontohan atau piloting Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) di Sulawesi Tengah.
Penetapan tersebut mempertimbangkan sejumlah kondisi daerah, mulai dari tantangan geografis, kapasitas fiskal hingga urgensi penanganan kasus kematian ibu dan anak yang masih tergolong tinggi.
Data tahun 2025 menunjukkan terdapat 10 kasus kematian ibu di Parigi Moutong. Angka tersebut menjadi yang tertinggi kedua di Sulawesi Tengah. Pada periode yang sama, tercatat pula 70 kasus kematian bayi baru lahir.
Eklamsia menjadi penyebab utama kematian ibu, sementara gangguan respirasi dan kardiovaskular mendominasi penyebab kematian anak. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan masih tingginya angka perkawinan anak yang mencapai 13,49 persen pada 2024.
Di sisi lain, cakupan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) enam kali baru mencapai 44,25 persen. Persoalan akses terhadap sanitasi dan air minum layak juga menjadi tantangan yang perlu ditangani secara lintas sektor.
Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, SKM, M.Kes, menegaskan RAD KIA periode 2027–2031 harus dirancang sebagai dokumen yang benar-benar dapat diterapkan oleh perangkat daerah.
Menurutnya, setiap program harus memiliki indikator yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat diukur dan dievaluasi.
“Dalam RAD nantinya, tidak lagi bersifat umum, jadi harus aplikatif dan siap dilaksanakan. Indikatornya harus jelas,” ujar Irwan.
Ia juga mendorong perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan kesehatan ibu dan anak. Masyarakat maupun komunitas, kata dia, tidak seharusnya menjadi pihak yang selalu disalahkan ketika persoalan terjadi.
“Kita juga harus merubah pendekatan dengan tidak lagi menyalahkan masyarakat atau komunitas. Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah yang harus berinovasi merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil,” tegasnya.
Penyusunan RAD KIA akan menggunakan analisis data berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah Parigi Moutong, baik kawasan Selatan, Tengah maupun Utara.
Pendekatan partisipatif juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pemerintah daerah bersama pihak terkait akan melibatkan masyarakat melalui lokakarya dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Tidak hanya menyusun dokumen, Pemkab Parigi Moutong bersama IPAS Indonesia juga memastikan fokus penurunan kematian ibu dan anak terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027.
Konsultan IPAS Indonesia, Nur Safitri Lasibani, mengatakan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar RAD KIA memiliki rasa kepemilikan bersama (sense of ownership).
“RAD ini disusun secara partisipatif agar tercipta rasa kepemilikan oleh multipihak dan lintas sektor. Fokus utama kita adalah memastikan program prioritas dan alokasi anggaran KIA benar-benar masuk dalam APBD 2027,” jelas Nur Safitri.
Sebagai bagian dari penguatan implementasi, Pemkab Parigi Moutong juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (TP2AKIA).
Tim tersebut akan menjadi wadah kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari koordinasi program, pemantauan pertengahan tahun hingga evaluasi capaian tahunan.
Dengan pola kerja tersebut, upaya penurunan angka kematian ibu dan anak diharapkan tidak hanya bertumpu pada sektor kesehatan, tetapi melibatkan seluruh sektor yang memiliki keterkaitan dengan faktor penyebab dan akses pelayanan masyarakat.
Pemerintah daerah menargetkan kolaborasi tersebut mampu melahirkan pelayanan kesehatan yang lebih responsif, tepat sasaran dan berbasis bukti, sekaligus memastikan setiap kebijakan KIA memiliki dukungan program dan anggaran yang jelas.
