PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Digitalisasi pengelolaan data pajak dan pertanahan di Kabupaten Parigi Moutong terus digenjot. Pemerintah daerah kini mematangkan integrasi aplikasi Peta Pajak dan Pertanahan SISGITA dengan layanan pemerintahan digital, termasuk penyelarasan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi dan integrasi sistem yang dibahas dalam Rapat Percepatan Instalasi Replikasi Aplikasi Peta Pajak “SISGITA” Tangerang Selatan serta Rapat Percepatan Integrasi NIB-NOP untuk 61 daerah, Jumat (2/10/2026).
Rapat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 10.00 WITA itu diikuti Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah. Sejumlah perangkat daerah turut terlibat, di antaranya unsur Asisten I Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah tahapan penting, mulai dari perkembangan instalasi aplikasi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), hingga penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Selain itu, rapat juga mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi masing-masing daerah dalam proses implementasi dan integrasi sistem.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, Hairudin, menyampaikan bahwa progres implementasi SISGITA di daerah tersebut telah memasuki tahapan lanjutan.
Menurutnya, aplikasi SISGITA telah berhasil dipasang dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) juga telah siap digunakan. Namun, masih terdapat satu tahapan teknis yang perlu diselesaikan, yakni pembuatan Application Programming Interface (API) dari sistem Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Untuk SPLP dan SISGITA sudah siap. Saat ini kami menunggu pembuatan API dari BPHTB. Setelah API BPHTB siap, selanjutnya akan dimasukkan ke SPLP,” jelas Hairudin.
Setelah API BPHTB terintegrasi ke dalam SPLP, Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya akan menunggu data balikan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
Data tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam proses integrasi ke aplikasi SISGITA, sehingga sistem dapat mendukung penyelarasan data pajak dan pertanahan secara lebih terpadu.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Parigi Moutong terus menyelaraskan langkah bersama perangkat daerah terkait untuk memastikan seluruh tahapan integrasi berjalan terarah dan terkoordinasi, baik dari sisi teknis, kelembagaan maupun kerja sama antarinstansi.
