Example floating
Example floating
Example 970x250
DaerahPolitik

Pemkab Parimo Jawab DPRD Bahas Arah APBD Perubahan 2026

×

Pemkab Parimo Jawab DPRD Bahas Arah APBD Perubahan 2026

Sebarkan artikel ini
Ket. Foto : Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memastikan arah kebijakan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tetap difokuskan pada penguatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta menjaga keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat. (Dok. Diskominfo Parigi Moutong)
Example 728x90

PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memastikan arah kebijakan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tetap difokuskan pada penguatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta menjaga keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong terkait jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026.

Rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (20/8/2026), dipimpin Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta dihadiri anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan insan pers.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid membacakan jawaban Bupati H. Erwin Burase atas berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah daerah dalam jawabannya menjelaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPRD, mulai dari penurunan pendapatan daerah, strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, peningkatan belanja modal, penyesuaian transfer ke desa, pemanfaatan SILPA, pemerataan pembangunan hingga peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

Berita lainnya :  PETI Buranga Dengan Intensitas Tinggi, Ini Adalah Ancaman Serius

Dalam proyeksi APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari sebelumnya sekitar Rp1,73 triliun menjadi Rp1,62 triliun atau berkurang sekitar Rp109,16 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah menegaskan akan melakukan penyesuaian belanja secara selektif dengan tetap menjaga keberlangsungan pelayanan dasar serta memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD yang diproyeksikan naik dari sekitar Rp186,26 miliar menjadi Rp187,71 miliar. Optimalisasi PAD akan dilakukan melalui pembenahan basis data pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penerapan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

Berita lainnya :  Polda Sulteng Ungkap 40 Kg Sabu, Gubernur Serukan Perang Total Melawan Narkoba

Pada sektor belanja, pemerintah daerah menekankan bahwa efisiensi bukan hanya sekadar pengurangan anggaran, tetapi diarahkan untuk menciptakan belanja yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Peningkatan belanja modal sekitar Rp18,15 miliar akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, penyediaan air bersih, serta fasilitas penunjang sektor kesehatan dan pendidikan.

Sementara terkait penurunan belanja transfer ke desa sekitar Rp116,64 miliar, pemerintah daerah memahami dampak yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan desa. Penyesuaian tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan kemampuan fiskal daerah, dengan tetap membangun koordinasi bersama pemerintah desa serta perangkat daerah terkait.

Pemerintah daerah juga memastikan penggunaan SILPA sekitar Rp41,74 miliar akan dilakukan secara transparan, hati-hati, dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung kebutuhan prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Berita lainnya :  Hari Bhayangkara ke-79, Polres Parigi Moutong Teguhkan Komitmen Jaga Keamanan dan Pelayanan Publik

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Parigi Moutong juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, UMKM, koperasi, dan pariwisata agar mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Menutup penyampaian jawaban tersebut, Wakil Bupati Abdul Sahid menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tujuan yang sama dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, yakni memastikan anggaran dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Perbedaan pandangan dalam proses pembahasan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, pada akhirnya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong yang semakin maju, pelayanan publik yang semakin baik, perekonomian masyarakat yang semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat,” ujarnya.

Total Views: 185

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *