Parigi Moutong, Timursulawesi.id — Deru ekskavator yang terus menggali lahan perkebunan warga di kawasan Mentawa, Desa Sausu Torono, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kini bukan hanya memantik kemarahan warga akibat kerusakan lingkungan. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) itu juga menyeret nama aparat kepolisian setelah muncul dugaan adanya praktik perlindungan terhadap tambang ilegal yang disebut-sebut dikendalikan oleh oknum bernama Edi Jaya.
Sorotan publik mengarah kepada Wakapolsek Sausu, Ipda Nur Kamiden, yang dituding ikut membentengi operasional tambang ilegal tersebut. Isu yang berkembang di tengah masyarakat bahkan mengarah pada dugaan pungutan liar (pungli) sistematis, di mana oknum aparat disebut menerima setoran rutin agar aktivitas alat berat tetap berjalan tanpa hambatan hukum.
Padahal, aktivitas PETI di Sausu Torono sebelumnya telah menjadi target operasi penertiban oleh tim gabungan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dan Polres Parigi Moutong. Sejumlah fasilitas penunjang di lokasi tambang sempat dimusnahkan. Namun, bisnis tambang ilegal itu diduga tak benar-benar berhenti.
Berdasarkan hasil investigasi media lokal, jaringan operasional yang dikaitkan dengan Edi Jaya bahkan disebut meluas hingga ke wilayah Desa Maleali. Aktivitas pengerukan emas menggunakan ekskavator di lahan perkebunan warga terus berlangsung dan memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Warga menilai sulit mempercayai aktivitas tambang berskala besar itu tidak terpantau aparat setempat. Dugaan adanya jaringan perlindungan terstruktur pun semakin menguat, terutama setelah nama Nur Kamiden ikut disebut dalam isu yang berkembang di lapangan.
Salah seorang warga Desa Sausu Torono yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku heran dengan tidak adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian meski aktivitas tambang berlangsung terbuka setiap hari.
“Ekskavator bekerja setiap hari merusak lahan perkebunan, tapi tidak ada tindakan sama sekali dari polsek setempat. Kami curiga ada main mata di belakang karena tidak mungkin operasi sebesar ini luput kalau tidak ada yang melindungi,” ujarnya kesal.
Dampak aktivitas tambang ilegal itu kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga mengeluhkan pencemaran sumber air akibat lumpur tambang yang mengancam lahan pertanian dan keberlangsungan hasil panen mereka.
Seorang petani di wilayah hilir Sungai Sausu mengungkapkan air sungai kini berubah keruh hampir setiap hari sehingga mengganggu kebutuhan irigasi sawah warga.
“Air sungai sekarang berlumpur terus, padi kami terancam gagal panen karena tidak ada aliran air bersih. Kalau aparat justru menjaga perusak lingkungan, lalu kami harus mengadu ke siapa lagi?” keluhnya.
Munculnya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas PETI dinilai mencoreng komitmen penegakan hukum dan upaya pemberantasan tambang ilegal yang selama ini digaungkan institusi kepolisian. Publik pun mendesak agar dugaan aliran dana dan praktik pungli tersebut tidak berhenti sebatas isu tanpa tindak lanjut.
Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah didorong segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan Ipda Nur Kamiden maupun jajaran Polsek Sausu guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Ipda Nur Kamiden belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp.
