Parigi Moutong, Timursulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi sebagai bagian dari pembangunan kesehatan yang berkeadilan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Program Sehat Sulawesi Tengah yang digelar di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan tersebut mewakili Bupati Erwin Burase dan dihadiri Asisten II Setda Parigi Moutong, Aswini Dimple, didampingi Koordinator Program Sehat Sulawesi Tengah Nudiatulhuda Mangun.
Dalam sambutannya, Aswini Dimple menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan serta apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan bagian penting dalam pembangunan kesehatan yang berkeadilan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2026 yang menekankan transformasi sistem kesehatan, penguatan sumber daya manusia unggul, serta pemerataan layanan kesehatan yang inklusif.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga terus memperkuat komitmen melalui Program Berani Inovasi Daerah, khususnya Berani Sehat dan Gerakan Sehat Bersama, yang menitikberatkan pada akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
“Program Berani Sehat diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan primer, memperluas jangkauan hingga wilayah terpencil, serta meningkatkan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan ibu dan anak, keluarga berencana, serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkapnya.
Sementara itu, Gerakan Sehat Bersama menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan inklusif.
Aswini juga memaparkan sejumlah data yang menjadi perhatian bersama di Kabupaten Parigi Moutong. Tercatat 130 kasus pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan korban masih perlu diperkuat.
Selain itu, terdapat 10 kasus kematian ibu dan 81 kasus kematian anak yang menjadi pengingat pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
Di sisi lain, prevalensi stunting sebesar 9,3 persen menunjukkan perlunya penguatan intervensi gizi dan kesehatan reproduksi, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan.
Capaian KB aktif sebesar 69,87 persen dan KB pasca salin sebesar 47,20 persen dinilai cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, terdapat 32 kasus HIV yang menjadi perhatian serius dalam aspek edukasi, pencegahan, dan layanan kesehatan yang inklusif tanpa diskriminasi.
“Dengan kondisi tersebut diperlukan langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui sinergi kebijakan nasional RPJMN 2025–2026 untuk memperkuat pendekatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Aswini berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta menghasilkan langkah konkret dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi di daerah.
“Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, saya yakin upaya ini akan memberikan dampak nyata dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Parigi Moutong, Provincial Manager Program Sehat Sulawesi Tengah Rieneke Rolos, Ketua Pimpinan Aisyiyah Sulawesi Tengah sekaligus Koordinator Community Mobilization Officer Program Sehat Sulteng, para pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, serta Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Parigi Moutong.
