PARIGI MOUTONG, Timursulawesi.id – Isu ketahanan pangan, infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan nelayan mendominasi dialog dalam reses Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, yang digelar di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Jumat malam (24/04/2026).
Kegiatan Reses dan Temu Konstituen Masa Persidangan 2026 itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari Daerah Pemilihan II, termasuk perwakilan pemerintah kecamatan, aparat keamanan, serta kepala desa dari Kecamatan Kasimbar dan Toribulu. Dialog berlangsung dinamis dengan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, hingga pemuda.
Dalam pertemuan tersebut, Sayutin Budianto yang merupakan legislator dari Fraksi Partai NasDem memfokuskan pembahasan pada tiga sektor utama, yakni ketahanan pangan, optimalisasi sumber daya kelautan, dan pembangunan infrastruktur.
Selain menyerap aspirasi, ia juga mensosialisasikan sejumlah program strategis pemerintah, seperti layanan kesehatan dan ambulans gratis melalui program “Berani Sehat”, serta program “Berani Cerdas” di sektor pendidikan, termasuk penguatan Universal Health Coverage (UHC-JKN).
Pada sektor ekonomi dan pertanian, Sayutin menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap petani, mulai dari bantuan bibit durian unggul, bibit kakao varietas Ron 45, jaminan pupuk bersubsidi, hingga pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Sementara untuk wilayah pesisir, ia mendorong penguatan kapasitas nelayan agar mampu mengelola hasil laut secara lebih modern dan bernilai tambah.
Di bidang infrastruktur, masyarakat menyampaikan kebutuhan mendesak seperti pengaspalan jalan dan rabat beton, khususnya di Desa Pintu, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Warga juga mengusulkan rehabilitasi sekolah dan pustu, penyediaan air bersih akibat menurunnya debit air, serta perbaikan jaringan listrik di sejumlah desa.
Aspirasi di sektor pendidikan dan kepemudaan turut mengemuka, antara lain pengadaan kursi madrasah, dukungan bagi madrasah swasta, serta peluang kerja bagi generasi muda. Di bidang olahraga, warga berharap adanya dukungan untuk penyelenggaraan kegiatan sepak takraw. Sementara itu, isu sosial seperti penanganan narkoba juga menjadi perhatian, dengan dorongan penguatan sinergi bersama hukum adat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sayutin menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat agar selaras dengan program pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah usulan telah berhasil masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
“Seluruh aspirasi, mulai dari ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, hingga persoalan sosial telah kami rangkum sebagai prioritas. Saya akan memastikan intervensi pemerintah hadir secara tepat sasaran dengan mengawal usulan yang telah masuk dalam SIPD maupun RKPD,” tegasnya.
